Ancang-ancang KPK Bidik Proyek Sabotase Kartu Prakerja

VIVA – Polemik program Kartu Prakerja belum akan tamat dalam waktu dekat. Malahan bisa jadi bakal berlarut-larut seperti skandal proyek e-KTP. Soalnya Dewan Perwakilan Rakyat telah menyoroti lebih saksama kasus proyek jaring pengaman sosial akibat pandemi wabah virus corona yang senilai Rp20 triliun itu.

Dewan bahkan sekalian mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tengara penyelewengan dalam proyek Kartu Prakerja. Program yang sesungguhnya bagus dan patut didukung, DPR sepakat menilai, tetapi pelaksanaannya ibarat telah disabotase oleh oknum-oknum di lingkaran terdalam penguasa.

KPK memang bersikap normatif atas desakan Parlemen. Namun, badan antirasuah tidak menutup kemungkinan untuk penyelidikan yang lebih serius jika ditemukan bukti-bukti yang cukup. Komisi tidak akan ragu untuk menelisiknya jika memang diyakini, berdasarkan bukti, ada penyimpangan.

Proyek dipenggal

Ancang-ancang KPK untuk menyelidiki indikasi korupsi dalam proyek Kartu Prakerja mengemuka dalam rapat dengar pendapat dengan DPR pada Rabu lalu. Para politikus lintas partai, termasuk legislator partai pendukung pemerintah, kompak menyoroti proyek pemenuhan janji kampanye Presiden Joko Widodo dalam pemilu tahun 2019.

Dana yang dialokasikan untuk program jaring pengaman sosial bagi para pekerja korban PHK, pekerja sektor informal yang terdampak pandemi Covid-19, atau pencari kerja itu memang Rp20 triliun. Namun, yang paling disoal yakni uang Rp5,6 triliun untuk program pelatihan kerja bagi 5,6 juta orang peserta.

Program itu dituding dijalankan secara tak transparan karena melibatkan delapan perusahaan digital sebagai mitra untuk pelatihan kerja, tapi tanpa lelang tender. Juga dicurigai sarat konflik kepentingan karena satu dari delapan perusahaan digital itu, Ruang Guru, milik seorang pemuda yang waktu itu menjabat Staf Khusus Presiden, Adamas Belva Syah Devara.

Seorang legislator Partai Gerindra, Habiburokhman, berterus terang menyanjung gagasan program Kartu Prakerja. Namun, keberadaan Belva kala itu sebagai Staf Khusus Presiden dan Ruang Guru sebagai mitra Kartu Prakerja, menurutnya, berpotensi mengacaukan program pemerintah.

“Jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil," katanya, berbicara dengan Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam rapat itu.

Proyek tanpa tender yang diberikan kepada delapan platform itu dianggap mengangkangi undang-undang. Bahkan, keberadaan Ruang Guru dengan produknya Skill Academy dianggap kebobolan besar pemerintah karena saham perusahaan itu dicurigai milik orang Singapura.

Dalam pandangan Arteria Dahlan, legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, program pro-rakyat Kartu Prakerja menjadi buruk dalam pelaksanaannya karena “dipangkas sama orang-orang yang enggak benar; implementasinya dipenggal.” Maka, pengunduran diri Belva sebagai Staf Khusus Presiden tidak menggugurkan permasalahan paling mendasarnya.

“Ini korupsi!” Arteria berseru kepada Firli Bahuri. “Siapa yang terlibat, diusut!”

Hanya KPK, menurut DPR, yang berkemampuan menyelisik dugaan penyelewengan itu. Sebab, legislator Partai Kebangkitan Bangsa, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengamati, “ada ruang gelap yang tidak bisa kita ketahui.”

Karena prosesnya tidak terbuka, apalagi keberadaan Belva sebagai orang dalam Istana waktu itu, politikus Partai Demokrat Hinca Panjaitan berpendapat, “potensi besar sekali untuk terjadi penyalahgunaan di situ.”

Merasa dilindungi Perppu

Pemerintah merasa dilindungi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020. Sebab, menurut undang-undang itu, segala biaya yang dikeluarkan pemerintah merupakan upaya menyelamatkan ekonomi dan bukan kerugian negara. Pemerintah juga tidak bisa dituntut dalam penanganan corona.

Namun, sebagaimana diingatkan ekonom Institute for Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira Adhinegara, ada kejanggalan nyata: kesepakatan kerja sama antara pemerintah dengan kedelapan mitra ditandatangani sebelum peraturan teknisnya terbit. Dengan kata lain, yang penting tunjuk dahulu mitranya, buat aturan mainnya belakangan.

KPK belum bertindak jauh atas cara amatiran pengelolaan uang negara itu. Namun, pernyataan Firli Bahuri cukup gamblang ketika DPR mendesaknya agar mengusut proyek Kartu Prakerja.

“Kalau betul ada suatu peristiwa, kita akan telaah apakah ini persitiwa pidana,” katanya. “Kalau ya, dapat ditemukan bukti permulaan cukup, sehingga membuat terang pidana dan kita temukan tersangkanya.”

Belakangan, setelah dikritik habis-habisan sampai Belva mengundurkan diri, pemerintah tak lagi menetapkan secara eksklusif delapan platform (Skill Academy, Tokopedia, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Sisnaker) sebagai mitra pelatihan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membuka platform-platform lain untuk mendaftar sebagai mitra. Pendaftaran itu, meski bukan seperti lelang tender, terbuka untuk umum. Namun, untuk sampai diverifikasi sebagai mitra, perusahaan pendaftar harus memenuhi sejumlah krteria, di antaranya mencakup wilayah nasional dan memiliki teknologi informasi yang andal sehingga mudah diakses. Platform yang didaftarkan juga wajib memiliki laman khusus dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga pelatihan berbasis kompetensi.