Kampanye Damai, Jangan Cuma Jargon

VIVA – Deklarasi kampanye damai Pemilu 2019, digelar serentak di sejumlah daerah di Indonesia, Minggu 23 September 2018. Komitmen kampanye damai ini, sekaligus menandai dimulainya tahapan kampanye Pemilu DPR/DPD/DPRD dan calon Presiden/Wakil Presiden tahun 2019.

Para calon akan mengarungi kampanye panjang selama lebih kurang enam bulan lamanya. Dimulai tanggal 23 September 2018 dan berakhir 13 April 2019. Dua hari masa tenang jelang pencoblosan, yakni 14-16 April 2019, dilanjutkan pemungutan dan penghitungan suara (pileg dan pilpres) pada 17 April 2019.

Di kawasan Monas, Jakarta, deklarasi kampanye damai yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini digelar semarak, dengan corak warna warni pakaian adat. Deklarasi kampanye damai yang mengusung tema kampanye anti-suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan antihoaks ini dihadiri dua pasangan capres-cawapres, Joko Widodo-Kiai Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Jokowi tampil dengan pakaian adat Bali, sedangkan cawapresnya Kiai Ma'ruf Amin hanya mengenakan setelan jas abu-abu dengan sorban. Sementara itu, Prabowo-Sandiaga kompak mengenakan pakaian adat serba coklat. Prabowo berbusana adat Jawa Tengah, dengan blangkon. Sandi berbusana adat khas Riau, dengan kain songket melilit di pinggang dan kopiah hitam.

Acara yang berlangsung sejak pukul 06.30 WIB ini, diawali dengan iring-iringan karnaval peserta Pemilu 2019 dan para elite pimpinan partai politik pengusung. Adapun rute yang akan dilalui kampanye damai ini di sekitaran Monumen Nasional (Monas).

Dua pasangan capres cawapres, para calon anggota legislatif didampingi pimpinan partai politik diminta naik panggung, untuk membacakan deklarasi kampanye damai yang dipimpin Ketua KPU RI, Arief Budiman, diikuti oleh kedua pasangan calon dan para ketua umum partai politik peserta Pemilu 2019.

Arief menjelaskan, deklarasi ini penting dilakukan dalam rangka menguatkan komitmen pasangan calon, kader, maupun relawan dari para peserta pemilu untuk berkampanye secara bersih, baik, dan mendidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Kampanye damai ini untuk meyakinkan pemilih sesuai visi, misi, dan citra pemilu. Upaya ini, untuk memberikan pendidikan politik kepada pemilih. KPU berharap, peserta pemilu dapat memanfaatkan masa kampanye yang damai, tertib, tidak sebarkan berita hoax, SARA, politik uang, dan tidak saling menghujat maupun menghina," kata Arief.

Usai membacakan deklarasi, pasangan capres cawapres membubuhkan tandatangan dan secara bersama-sama bersama seluruh peserta pemilu melakukan pelepasan burung merpati sebagai simbol dukungan kampanye damai.

Penyanyi jingle Pemilu 2019, Kikan mengaku senang bisa menjadi bagian dari acara kampanye damai di Monas. Ia berharap, deklarasi kampanye damai oleh peserta Pemilu 2019, bukan hanya menjadi jargon, melainkan juga diterapkan di kehidupan nyata dan maya.

"Mudah-mudahan, apa yang dideklarasikan hari ini bahwa kita akan melakukan kampanye damai Pilpres 2019 itu bukan hanya jargon. Bukan hanya jadi slogan," kata Kikan yang didapuk menjadi pengisi acara 'Deklarasi Kampanye Damai' di Monas, Jakarta, Minggu 23 September 2018.

Menurut Kikan, kontribusi mendukung kampanye damai, dapat dimulai dari diri sendiri, dengan bijak menggunakan media sosial, tidak mengunggah konten hoax atau memberikan komentar yang mengundang reaksi negatif dari orang lain.

"Boleh mendukung siapa saja yang mau kita dukung, tetapi itupun harus dibarengi kecerdasan berinternet," ujar mantan vokalis Grub Band Cokelat ini.

Berikutnya, SBY walk out>>>

***

SBY walk out

Namun, di tengah kemeriahan acara kampanye damai di kawasan Monas, terselip insiden walk out Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat iring-iringan karnaval kampanye damai di Monas. SBY yang mengenakan pakaian adat Palembang, didampingi putranya Agus Harimurti Yudhoyono, walk out di tengah-tengah acara.

SBY protest, lantaran KPU tidak tegas dengan membiarkan atribut partai dan pasangan capres cawapres banyak beredar di acara deklarasi kampanye damai. Memang, sejumlah atribut partai kubu pasangan capres cawapres Jokowi-Ma'ruf paling banyak beredar di lokasi.

"Pak SBY protes keras terhadap KPU, dalam rangka deklarasi ini. Baru kira-kira lima menit tadi ikut defile itu, beliau turun dan walk out meninggalkan barisan," kata Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan di Monas, Minggu 23 September 2018.

Hinca menjelaskan, SBY memilih walk out, karena menilai banyak aturan main yang dilanggar. Padahal, sebelumnya telah disepakati oleh peserta Pemilu 2019, bahwa peserta mengenakan pakaian adat dan atribut partai atau calon akan disediakan pihak KPU.

"Misalnya kan, kita sepakat pakaian adat saja dan tidak membawa partai, apalagi membawa atribut (capres-cawapres). Kenyataan, yang begitu banyak," ungkapnya.

Belakangan, Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief mengungkap alasan lain SBY walk out dari iring-iringan. Melalui akun Twitternya, @AndiArief__, Ia mengatakan bahwa ada provokasi yang dilakukan oleh oknum relawan Jokowi-Ma'ruf, saat iring-iringan mobil SBY melintas di kawasan Monas.

"PROJO memprovokasi pilpres damai menjadi pilpres anarkis. WAKTU  mobil karanval pak SBY lewat, relawan projo teriak2 bang dukung jokowi dan merangsek mendekat ke rombongan SBY. SUDAH keterlaluan," tulis Andi Arief di akun Twitternya.

Atas berbagai keberatan itu, Hinca memastikan, Partai Demokrat telah melakukan protes keras ke KPU. "Saya telah menulis protes keras kepada ketua KPU, saudara Arief Budiman, dan cc-nya Ketua Bawaslu. Ketua Bawaslu sudah jawab, katanya saya ingatkan tadi Pak Arief," katanya.

Ketua KPU Arief Budiman langsung merespons protes SBY. Ia menegaskan, munculnya atribut pendukung Jokowi-Ma'ruf di luar dari agenda dan karnaval resmi. "Sebetulnya, sudah kita atur itu semua di dalam jalur karnaval, karena kalau di luar itu kita tidak bisa tuntut," kata Arief di Monas, Jakarta, Minggu 23 September 2018.

KPU, kata dia, tidak bisa membatasi pendukung yang datang ke lokasi dan berada di luar iring-iringan karnaval resmi menggunakan atribut pendukung Jokowi-Ma'ruf di sekitar Monas. KPU juga tak bisa memberikan sanksi kepada relawan paslon, apalagi saat ini sudah masuk masa kampanye resmi.

"Ini sudah masa kampanye, artinya orang boleh saja kampanye sepanjang regulasi dipatuhi. Khusus acara ini semua terkontrol, jumlah kaos dan atribut diberikan semua diperlakukan adil," tegasnya.

Di sisi lain, relawan Pro Jokowi (Projo) membantah tudingan Partai Demokrat, memprovokasi iring-iringan SBY di acara deklarasi kampanye damai di Monas. Ketua Projo, Budi Arie menilai, sikap SBY yang walk out pada acara itu berlebihan. Ia meminta, kubu SBY tidak mendramatisir hal tersebut.

"Enggak ada yang memprovokasi, enggak ada yang berbuat di luar ketentuan acara, jangan lebay lah, jangan lebay lah," kata Budi di kawasan Monas, Jakarta, Minggu 23 September 2018.

Gara-gara insiden itu, tak ada satupun perwakilan dari pimpinan Partai Demokrat yang naik panggung dan menandatangani komitmen deklarasi kampanye damai. Namun, KPU memastikan tidak memberikan sanksi bagi Demokrat. Sebaliknya, kehadiran Partai Demokrat di acara tersebut sudah menjadi sinyal mendukung komitmen kampanye damai, walau tidak ikut tanda tangan.

Selanjutnya, antihoaks dan SARA>>>

***

Anti hoaks dan SARA

Di luar hiruk pikuk deklarasi kampanye damai di kawasan Monas, para capres cawapres sudah dihadapkan segudang agenda kampanye panjang, enam bulan hingga hari pencoblosan, 17 April 2019.

Pastinya, segala keperluan logistik dan strategi kampanye mesti dilakukan tim kampanye secara terencana dan tepat sasaran.

Dari kubu Prabowo-Sandi misalnya, di awal masa kampanye ini lebih banyak digunakan untuk konsolidasi tim pemenangan dan menyapa relawan pendukung, seperti yang dilakukan Prabowo Subianto di Gedung Smesco Jakarta, Minggu 23 September 2018. Prabowo meminta tim pemenangannya menggunakan cara yang positif selama kampanye.

"Kita sudah sepakat tadi pagi kampanye damai. Tapi namanya kampanye, yang harus kita utarakan kebenaran, fakta, secara damai, benar. Kita tidak mau SARA," kata Prabowo.

Prabowo mengungkapkan, selama ini para pendukungnya kerap di-framing menggunakan isu-isu SARA. "Padahal, kita mengerti bahwa kita juga lebih Pancasilais dari yang lain. Pribadi saya, saya tidak mau tonjolkan, sedari muda pertahankan NKRI berdasarkan UUD dan Pancasila," ujar mantan Danjen Kopassus itu

Ia menegaskan, cita-cita para pendiri bangsa adalah mempersatukan Indonesia yang terdiri dari berbagai agama, suku, ras atau etnis, hidup rukun dan damai. Selain itu, menurut Prabowo, para pendiri bangsa juga bercita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Itulah kenapa, Prabowo-Sandiaga membentuk tim pemenanganya dengan nama Koalisi Indonesia Adil Makmur. Nama itu dipilih untuk mengekpresikan cita-cita para pendiri bangsa sejak negara Indonesia didirikan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

"Rakyat ingin keadilan dan kemakmuran, mereka belum merasakan. Itulah tujuan kita menegakkan keadilan dan merebut kemakmuran," ujar Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menambahkan bahwa apa yang akan diperjuangkannya bersama Sandiaga Uno bukanlah sesuatu yang baru. Namun, meneruskan apa yang diperjuangkan oleh pendiri bangsa Indonesia.

"Saya juga paham kalau terjadi ketidakadilan, kaya segelintir saja, ini bukan cita-cita pendiri bangsa Bung Karno, Syahrir, Hatta, Sudirman, yaitu Indonesia Adil, Aman dan Makmur," tegasnya.

Kubu Jokowi-Ma'ruf Amin pun senada. Mereka sepakat tidak ingin menjadikan Pemilu Presiden 2019 ini, dikotori dengan isu SARA maupun hoax. Sebaliknya, Pilpres 2019 ini harus menampilkan adu ide, gagasan dan komitmen kuat kebhinekaan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Dengan kampanye anti-black campaign, anti-hoax mengedepankan kebhinekaan kita, kebudayaan kita," kata Sekretaris Jenderal Tim Kampanye Nasional Jokowi Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto di kantor KPU, Jakarta Pusat, Sabtu 22 September 2018.

Di samping itu, internal koalisi petahana merasa berkepentingan mengontrol relawan pendukung di akar rumput dalam bermedia sosial. Kubu Jokowi-Ma'ruf tak ingin koalisinya di akar rumput melakukan fabrikasi dan penyebaran hoaks, serta penuh dengan ucapan nyinyir, alias 'nyinyirisme' dalam bermedia sosial.

"Jadi, kita coba kontrol dengan bahwa ada isu jangan dimainkan. Jadi, betul-betul instruksi yang dilakukan kontrol. Kita ada pemantauan. Kita tahu mana yang bermain dan tidak. Ini yang kita dorong terus, supaya kawan-kawan di bawah tak melakukan fabrikasi dan penyebaran hoaks," kata Juru bicara kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga usai diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu.

Ia tak ingin koalisinya bermain hoaks, karena itu ia selalu ingatkan bahwa pemilih sebenarnya bosan dengan ucapan nyinyir. Karenanya, Arya memastikan, timnya selalu diingatkan soal bahasa yang digunakan, terutama ketika dianggap tak positif atau nyinyir. Tim sukses Jokowi-Ma'ruf, menurutnya, harus membawa pesan-pesan positif.

"Kalau ada yang ngasih nyinyir, kita tegur. Biasanya, langsung terbawa mereka enggak berani lakukan hal nyinyir. Harus dibangun memang sebuah iklim di timnya sendiri. Jadi, harus berani kita dorong betul," ujar Arya. (asp)