Ancaman Mogok Pilot Garuda Jelang Mudik Lebaran

Sabtu, 2 Juni 2018 - 04:39 WIB

Oleh :

Pesawat Airbus A330 Garuda Indonesia

Sumber :

REUTERS/Beawiharta

VIVA - Di tengah suasana bulan Ramadan dan jelang dimulainya arus mudik lebaran tahun ini, muncul kabar tidak mengenakkan bagi para penumpang pesawat Garuda Indonesia. Bagaimana tidak, ribuan pilot mereka mengancam akan melakukan aksi mogok kerja atau tak mau terbang. Bahkan disebut-sebut, aksi itu akan dilakukan saat arus mudik Hari Raya Idul Fitri.

Setidaknya ada 1.300 pilot dan 5.000 kru maskapai Garuda tergabung dalam Sekretariat Bersama Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) yang bakal ikut dalam aksi tersebut. Rupanya, aksi mogok terbang itu merupakan buntut dari belum adanya titik terang atas diskusi dari tuntutan para pilot yang diajukan pada 2 Mei 2018 lalu.

Saat itu, mereka memang sudah menyampaikan ancaman tersebut. Pemicunya adalah masalah internal perusahaan. Antara lain adalah pertama, kegagalan dalam perubahan sistem penjadwalan crew menyebabkan sejumlah pembatalan dan penundaan penerbangan. Kedua, rusaknya sistem dan keuangan di Garuda yang dinilai akibat gemuknya direksi.

Pada 2015, direksi perusahaan penerbangan pelat merah tersebut berjumlah tujuh orang, 2016 berjumlah delapan orang dan 2017 berjumlah sembilan orang. Padahal, standar airline disebut lima sudah cukup.

Presiden Asosiasi Pilot Garuda, Kapten Bintang Handono, menyatakan apabila tidak ada rencana baik dari pemerintah untuk menyelamatkan Garuda maka mereka akan melakukan mogok. Dia juga membenarkan bahwa aksi itu dilakukan kemungkinan saat arus mudik.

Bintang menyebut bahwa pilot dan kru Garuda Indonesia menuntut agar ada pergantian direksi Garuda serta pengembalian aturan yang sebelumnya diganti.

Misalnya, hanya terdapat lima awak kabin untuk melayani penumpang. Bahkan, beberapa penerbangan pada pesawat 737-800 hanya diberikan empat awak kabin. Padahal, standarnya harus terdapat enam awak kabin di setiap pesawat Boeing 737-800 agar dapat memberikan layanan standar 5 stars airlines dan memenuhi standar safety.

Meskipun demikian, Bintang mengungkapkan tujuan utama mereka sebenarnya bukanlah demo dengan aksi mogok itu melainkan meminta pemerintah memenuhi tuntutan mereka, salah satunya adalah melakukan perombakan pada direksi BUMN tersebut.

"Ini harus segera dilakukan. Karena, jika tidak, Garuda akan semakin terpuruk dan waktu semakin dekat," kata Bintang kepada VIVA, Jumat, 1 Juni 2018.

Ketua Umum Sekarga, Ahmad Irfan Nasution, menyadari mogok kerja yang akan dilakukan bisa berdampak pada banyak pihak, termasuk pelayanan terhadap masyarakat. Tetapi dia meyakini, sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja, mogok adalah hak dasar dari pekerja.

"Kalau kami tidak didengar maka ini (mogok) legal. Kami tidak menginginkan mogok, tapi kami bisa," katanya di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, 2 Mei 2018.

Tak ingin seperti Merpati

Ketua Harian Sekarga, Tomy Tampatty, mengklaim mogok yang akan dilakukan Sekretariat Bersama Sekarga dan APG merupakan bentuk komitmen tinggi mereka dalam menjaga kelangsungan Garuda dan untuk memberikan pelayanan yang paripurna kepada customer.

Kedua, mereka juga berkomitmen dalam menjaga keselamatan, dan keamanan penerbangan. Tomy menyampaikan sejak Rapat Umum Pemegang Saham pada April 2017, terjadi mismanajemen di tubuh PT Garuda Indonesia.

"Mismanajemen itu saya kira publik sudah mengetahui bagaimana selama ini. Pelayanan Garuda itu mulai menurun, di antaranya sejak Desember 2017 itu sampai detik ini sering terjadi penundaan penerbangan atau delay, dan juga terjadi pembatalan penerbangan atau cancel. Dan keluhan publik ini sudah menjadi viral, belum lagi permasalahan-permasalahan lain di tubuh Garuda," kata Tomy saat dihubungi VIVA, Jumat, 1 Juni 2018.

Tomy menuturkan masalah-masalah lain yaitu masalah industrial, manajemen banyak melakukan pelanggaran atas perjanjian kerja bersama (PKB) yang sudah disepakati, direktorat niaga, penjualan tiket maupun kargo. Dia mengatakan permasalahan-permasalahan itu sudah mereka sampaikan ke pemerintah, namun belum ada tanggapan.

"Kami menyatakan bahwa tidak ada jalan lain yang bisa kami lakukan kecuali kami melakukan mogok. Biar pemerintah memberikan perhatian atau atensi, dan mogok yang kami lakukan ini tujuannya adalah, catat besar-besar, demi untuk menyelamatkan kelangsungan Garuda, dan demi untuk kepentingan customer," kata dia.

Selain itu, agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja manajemen. Dan diharapkan tidak ada lagi delay, pembatalan, dan kelalaian dalam pelayanan terhadap penumpang.

"Dan juga ke depan kami harapkan citra Garuda bisa tumbuh kembali atau naik kembali terutama dalam on time performance. Peringkat on time performance pertama bukan Garuda, tapi Batik," ujarnya.

Tommy membenarkan mogok yang akan mereka lakukan itu bukan tujuan utama. Tujuan utama mereka adalah mendesak pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, untuk secepatnya melihat permasalahan yang ada di tubuh Garuda. Sebab, mereka khawatir, akibat kondisi itu kerugian makin menjadi, dan yang terancam adalah kelangsungan Garuda.

"Kami tidak mau Garuda jadi seperti Merpati," tuturnya.

Mereka juga tidak mau Garuda dikelola atau dipimpin oleh orang-orang yang tidak memahami bisnis penerbangan komersial. Oleh karena itu, mereka menyerukan evaluasi total terhadap manajemen demi menyelamatkan flights career, dan untuk rakyat Indonesia.

"Demo akan tetap kami lakukan. Namun waktunya akan kami sampaikan secara resmi pada publik, melalui press rilis yang akan kami keluarkan dalam waktu dekat," katanya.

Lebih lanjut, Tommy juga menegaskan ancaman aksi itu bukan karena persoalan kesejahteraan. Dia menegaskan bahwa semua untuk kebaikan Garuda itu sendiri.

"Ada hal yang salah kami koreksi. Ngeri juga Garuda rugi terus," sebutnya.

YLKI Menolak

Atas rencana tersebut, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia pun buka suara. Mereka menolak rencana mogok Sekarga dan APG karena akan mengganggu pelayanan pada konsumen sebagaimana dijamin dalam UU Perlindungan Konsumen, dan juga UU tentang Penerbangan bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan saat menggunakan jasa penerbangan.

Sebaliknya, YLKI bisa menghargai rencana mogok tersebut jika tidak berimbas pada aspek pelayanan pada konsumen.

Tapi mereka melihat rencana mogok total Sekarga dan APG pada akhirnya adalah bentuk nyata pelanggaran hak-hak konsumen. Dan hal tersebut bisa menimbulkan sikap antipati konsumen kepada Sekarga dan APG, bahkan kepada keseluruhan imej GA sebagai perusahaan penerbangan.

Dengan aksi mogok total tersebut, justru akan mengakibatkan Garuda makin kerdil dan ditinggalkan konsumennya. Oleh sebab itu, YLKI meminta agar Sekarga dan APG untuk tidak mogok total kapanpun momennya, apalagi saat puncak arus mudik.

"Bernegosiasilah secara intensif dengan pihak manajemen Garuda dan pemerintah secara elegan, tanpa mengorbankan hak-hak konsumen," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, dalam siaran persnya, Jumat, 1 Juni 2018.

Kedua, YLKI meminta pihak manajemen Garuda, secara sistemik memperbaiki pelayanan sehingga tidak terdengar lagi keluhan-keluhan konsumen atas servis maskapai penerbangan tersebut.

"Harus diakui, akhir-akhir bermunculan keluhan konsumen Garuda, baik pada cabin services, atau aspek On Time Perfomance-nya," kata Tulus.

Dan ketiga, berharap pemerintah mendengarkan aspirasi Sekarga dan APG dalam mengambil kebijakan untuk internal Garuda. Tidak bongkar pasang direksi, tanpa menyerap aspirasi stakeholder utama Garuda, baik stakeholder internal dan atau eksternal.

Sementara itu, Praktisi dan Pengamat Penerbangan Arista Atmadjati berpendapat seharusnya Sekarga dan APB melihat timing bila ingin melakukan aksi mogok. Dia menyarankan agar aksi itu tidak dilakukan saat arus mudik karena semuanya, baik penumpang, Garuda, pilot, dan karyawan akan rugi.

"Karena pasti masa panen, target enggak tercapai KPI (Key Performance Index)-nya," kata Arista saat dihubungi VIVA, Jumat, 1 Juni 2018.

Dia menyampaikan yang perlu diperhatikan bila tetap melakukan aksi mogok adalah, pertama, tidak perlu ramai-ramai sampai ribuan. Cukup diwakili mungkin 50 pilot dan 100 karyawan.

"Yang penting kan ada coverage medianya jadi pasti message nyampailah," katanya.

Kedua, dia mengingatkan aksi demo atau mogok memang dijamin undang-undang tapi jangan dilakukan secara massal. Alasannya, mereka juga harus respect ke pelanggan yang sudah terlanjur membeli tiket.

"Kan tiket bisa dibeli beberapa bulan sebelumnya kan," ujarnya.

Ketiga, lanjut CEO and founder Arista Indonesia Aviation Center itu, Garuda harus bisa membaca, menyiapkan mitigasi yang terburuk jika memang terjadi demo terburuk waktu arus mudik.