Serangan Amien Rais Dibalas Murka Luhut

VIVA – Amien Rais kembali melancarkan serangan kepada pemerintah Joko Widodo. Mulai dari isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) hingga soal kebiasaan Jokowi yang membagikan sertifikat tanah gratis kepada rakyat, setiap kali blusukan ke daerah.

Ya, sepekan lalu Presiden Jokowi memang membagi-bagikan 5.000 sertifikat tanah gratis di Gedung Olah Raga (GOR) Maulana Yusuf, Serang, Banten. Disamping membagikan ribuan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Bansos Pangan Rastra.
 
Amien menilai cara Jokowi membagi-bagikan sertifikat itu masih belum bisa menuntaskan permasalahan kepemilikan lahan. Ia menyebut aksi bagi-bagi sertifikat tanah ala Jokowi itu bentuk kebohongan publik.

"Ini pengibulan, waspada. Bagi-bagi sertifikat tanah sekian hektare, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu, seolah dibiarkan," kata Amien Rais di Hotel Savoy Homann Kota Bandung, Minggu, 18 Maret 2018.

Pernyataan pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) itu bergulir cepat dalam wacana publik dan menuai respon beragam. Dari kubu Istana mempertanyakan tudingan Amien Rais soal pembohongan dalam program pembagian sertifikat gratis bagi rakyat.

"Pengibulan seperti apa yang dimaksud Amien Rais? Apa yang dilakukan pemerintah Jokowi-JK dengan membagi sertifikat kepada rakyat kecil adalah nyata, bukan ngibul," kata Juru Bicara Presiden, Johan Budi saat dikonfirmasi, Senin 19 Maret 2018.

Baca: Amien Rais: Rezim Jokowi Beri Angin Kebangkitan PKI

Presiden Jokowi dalam setiap kesempatan kunjungan kerja ke berbagai daerah, menyempatkan bagi-bagi sertifikat tanah rakyat gratis. Bahkan Jokowi mengecek langsung, apakah sertifikat itu benar dibagikan atau hanya simbolik saja.

Pada tahun 2017, pemerintah melalui Kementerian Agraria menargetkan pembagian sertifikat tanah untuk rakyat sebanyak 5 juta sertifikat. Kemudian pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 7 juta, dan akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Johan menegaskan program ini adalah nyata dan bentuk perhatian Presiden Jokowi untuk rakyat. Karena banyak terjadi kasus sengketa tanah akibat sertifikat yang tidak ada. "Ini adalah bentuk perhatian dan konsern Presiden Jokowi kepada rakyat agar mereka memiliki tanah secara sah dan legal," katanya.

PDI Perjuangan, sebagai partai utama pendukung Jokowi tentu kecewa dengan pernyataan Amien Rais yang menyebut program pembagian sertifikat tanah sebagai bentuk pengibulan. Amien Rais selaku tokoh bangsa, dianggap tidak berusaha memahami program pro rakyat yang dilakukan pemerintahan Jokowi.  

Program pembagian sertifikat tanah ini merupakan bagian dari Reformasi Agraria, yang sejak dahulu dikonsepkan oleh Presiden Soekarno. Namun, konsep tersebut baru direalisasikan di bawah pemerintahan Jokowi-JK.

"Program ini kan program mulia, misi suci, bagaimana tanah dapat berfungsi sosial, yang penuh kemanfaatan. Saat ini pembagian tanah-tanah tersebut, dikonstruksikan dalam program terintegrasi yakni redistribusi aset plus access reform," kata politikus PDIP, Arteria Dahlan, Senin, 19 Maret 2018.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan

Ancaman Luhut

Di sisi lain, tudingan Amien Rais itu membuat orang-orang yang berada di sekitar Jokowi geram. Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan salah satu yang murka atasannya disebut 'tukang ngibul'. Luhut justru menyindir Amien Rais hanya asal bunyi dalam melontarkan pernyataan.

Menurutnya, masalah sertifikat sudah ada dengan proses yang lama dan panjang. Seharusnya, dengan cara Jokowi sekarang, bisa dilihat secara obyektif.

"Dari dulu juga sertifikat itu dilakukan(pembagian), tetapi prosesnya panjang, lama, dan sedikit. Sekarang prosesnya cepat dan banyak. Salahnya di mana? Jadi asbun (asal bunyi) saja," ujar Luhut.

Baca: Luhut Geram ke Amien Rais: Apanya yang Ngibulin?

Luhut meminta agar Amien Rais tak melontarkan kritik yang asal bunyi. Ia menyindir Amien jangan merasa bersih. Apalagi, dia mengetahui latar belakang pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

"Jangan asal kritik aja. Entar kalau kau jadi pejabat, saya tahu track record-nya kok. Background saya spion juga. Kalau kau ngerasa paling bersih, kau boleh ngomong," tutur Luhut.

Politikus Golkar itu meminta Amien Rais diam, tak usah banyak bicara dan sebaiknya melihat ke depan. Namun, bila pendiri PAN itu tetap terus melontarkan pernyataan asal bunyi, maka Luhut siap membuka dosa tokoh Reformasi tersebut.

"Dosamu banyak juga kok. Sudahlah diam saja lah. Yang lalu, lalu, kita lihat ke depan. Tetapi, jangan main-main, kita juga bisa cari dosamu kok. Memang kau siapa?" ujarnya.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate meyakini Presiden Jokowi tak akan terpengaruh dengan serangan yang dinilai tak rasional itu. Plate mengatakan Amien seharusnya bisa memberi dukungan program itu, alih-alih mengatakan itu sebagai 'pengibulan'.

"Jika mengacu pada kepentingan rakyat maka kami meyakini komentar pak Amin tidak berasal dari hatinya, namun dari kulit luar pikirannya saja," kata Plate kepada VIVA, Senin 19 Maret 2018.

Dia menegaskan pernyataan Amien seperti mencari-cari kelemahan program Presiden Jokowi. Meskipun Plate menilai sikap itu wajar karena Amien selama ini dikenal mengambil sikap oposisi terhadap pemerintahan Jokowi.

"Hanya berusaha mencari cari kelemahan program kerja Presiden. Wajar saja jika selalu mengambil posisi oposisi, hal yang baikpun dicari kelemahannya dan itu kurang sehat bagi rakyat dan bangsa Indonesia," ucap politikus Nasdem ini.

Cari Kesalahan

Partai Amanat Nasional (PAN) bereaksi dengan ancaman yang dilontarkan Luhut Pandjaitan kepada Amien Rais. Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, Dradjad H Wibowo mengatakan reaksi Luhut itu menunjukkan bahwa di dalam pemerintahan Jokowi ada yang anti terhadap kritik.

"Reaksi LBP (Luhut Binsar Panjaitan) itu menjadi iklan yang buruk bagi pemerintahan Jokowi. Mengapa? Karena bisa dipakai sebagai pembenaran, bahwa pemerintahan Jokowi terkesan senang mencari kesalahan dari pihak yang berbeda pandangan dan atau berseberangan," kata Dradjad, dalam keterangannya, Selasa 20 Maret 2018.

Ketua Dewan Pembina PAN, Amien Rais.

Pernyataan Luhut juga, dinilai oleh Dradjad sebagai bentuk ancaman terhadap pihak yang berbeda pandangan. Bahkan ada kesan, menggunakan segala cara untuk melakukan pembalasan dendam.

"Saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan perpecahan di Golkar dan PPP dulu juga karena pendekatan 'cari-cari kesalahan dan balas dendam'? Jangan-jangan kasus yang menimpa sebagian ulama, bahkan hingga ada yang wafat, juga karena hal yang sama? Masih banyak jangan-jangan yang lainnya," jelas Dradjad.

PAN mewanti-wanti, kalau ada sesuatu yang terjadi dengan diri Amien Rais nantinya, maka pihaknya sudah tahu siapa yang ada di balik itu. "Yang jelas, kalau sampai nanti terjadi apa-apa terhadap Pak Amien, PAN punya bukti kuat untuk menuding siapa aktor intelektualnya," katanya.

Wakil Ketua Umum PAN, Taufik Kurniawan menambahkan kritikan yang disampaikan Amien Rais harus dilihat sebagai tokoh bangsa, bukan hanya pendiri PAN. Karena itu, kata dia, pernyataan Amien perlu dianggap sebagai cambuk untuk para pemimpin.

"Pak Amien kan udah jadi tokoh bangsa, milik masyarakat, jadi anggaplah kritikan itu sebagai cambuk bahwa pemerintah siapapun, tidak hanya Pak Jokowi saja, beliau sudah sejak zaman Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi," ujar Taufik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 20 Maret 2018.

Baca:  Luhut Bukan Malaikat, Bagaimana Tahu Dosa Amien Rais?

Wakil Ketua DPR ini menilai kritikan Amien soal pembagian sertifikat itu relevan. Taufik sendiri mempertanyakan apakah program Jokowi itu memungkinkan jika melihat saat ini sudah memasuki tahun politik.

"Bulan Oktober kan sudah kampanye, apa itu emang memungkinkan? Itu pun disampaikan di forum seminar, forum ilmiah. Jadi menurut saya enggak usah terlalu baper, enggak usah kemudian saling mengancam," kata Taufik.

Sementara itu, politikus PDIP Arteria Dahlan membantah aksi bagi-bagi sertifikat ini terkait pemilu. Menurutnya, program ini sangat transparan, akuntabel dan penuh kemanfaatan. Lagi pula, Jokowi melakukan program ini sejak memerintah d itahun pertama sudah dilakukan, dan tiap tahun bertambah jumlahnya.

"Yakinlah pemerintahan ini bekerja semata-mata untuk Indonesia yang lebih baik," kata Arteria. (umi)