CEK FAKTA: Prabowo Sebut Nelayan Kecil Tak Ada Akses Modal

Sejumlah perahu nelayan tertambat di Pelabuhan Kalbut, Mangaran, Situbondo, Jawa Timur, Rabu, 23 Januari 2019.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Seno

VIVA – Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, prihatin dengan kondisi nelayan di Tanah Air saat ini, yang sebagian masih hidup miskin. Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno ini menyinggung kondisi nelayan yang tak punya teknologi, sampai akses untuk mendapatkan modal karena terbentur peraturan.

Peraturan yang membatasi ini membuat nelayan tak bisa beraktivitas melaut.

"Yang jadi masalah sekarang, para nelayan-nelayan kita ini tidak punya teknologi, tidak punya akses modal, dan dibatasi oleh peraturan-peraturan yang sangat membatasi nelayan kecil untuk melaut dan melaksanakan pekerjaannya," kata Prabowo dalam Debat Capres 2019 Kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu malam, 17 Februari 2019.

Prabowo menekankan, bila mendapat kesempatan memimpin Indonesia, ia punya strategi bahwa negara mesti hadir dalam persoalan ini. Contohnya, Prabowo siap melakukan kebijakan dengan membuat BUMN khusus di bidang laut dan perikanan.

Kemudian, ia menyebut, pemerintah harus aktif membantu nelayan kecil. Tak hanya permudah regulasi, namun juga pemasaran mesti didukung pemerintah.

"Dan, mengorganisir nelayan-nelayan dan melatih nelayan dengan teknologi, akses kapal, akses modal, kemudian diberi fasilitas, pengalengan. Kemudian pemasarannya dibantu pemerintah," tutur Prabowo. 

Cek Fakta

Berdasarkan laporan kinerja empat tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pembiayaan mikro nelayan berbentuk Badan Layanan Umum-Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan Perikanan.

- Bunga 3 persen per tahun.
- Penerima manfaat 9.535.
- 107 kabupaten/kota. 

Akses permodalan:

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Perekonomian, poin perubahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2018, di antaranya skema KUR khusus untuk perkebunan, peternakan, perikanan rakyat.

Total penyaluran KUR:
2015: Rp22,75 triliun untuk 1 juta debitur.
2016: Rp94,4 triliun untuk 4,3 juta debitur.
2017: Rp96,7 triliun untuk 4 juta debitur.
2018 (Agustus): Rp87,5 triliun untuk 3,3 juta debitur. (ren)