Rawan Corona, JK Saran Pilkada Serentak 2020 Ditunda Dulu

VIVA – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menimbang menggelar Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020.

Pasalnya, angka kasus COVID-19 di Tanah Air sampai hari ini masih meningkat. Apabila KPU tetap akan menggelar pilkada pada Desember mendatang, maka harus diperhatikan sekali aturan berkerumun.

"Saya kira KPU harus membikin syarat-syarat berkumpul atau apa. Kalau terjadi pelanggaran syarat-syarat katakanlah kampanye hanya 50 tapi terjadi 200," kata dia di Markas Polda Metro Jaya, Sabtu, 19 September 2020.

Baca juga Survei: Khawatir Jadi Klaster Baru, Publik Minta Pilkada 2020 Ditunda

Meski begitu, pria yang akrab disapa JK itu lebih menyarankan pelaksanaan pilkada ini diundur saja dulu. Penundaan itu apabila pasangan calon yang bertarung tidak dapat menertibkan pendukungnya. Misalnya mengabaikan imbauan pemerintah terkait larangan berkerumun.

"Saya sarankan ditunda dulu sampai beberapa bulan sampai dengan vaksin ditemukan dan sampai vaksin ditemukan nanti langsung menurun itu," kata dia.

"Kalau memang sulit dan ternyata susah untuk mencegah perkumpulan orang hanya 50 sesuai aturan yang dikeluarkan oleh masing-masing gubernur, maka lebih manfaat ke masyarakat itu bisa ditunda pilkada," ucapnya lagi.

Lebih lanjut JK mengatakan banyak wali kota dan bupati yang masa baktinya habis pada tahun depan. Namun, hal itu menurutnya bisa diisi dengan pejabat sementara. "Jadi sebenarnya tidak apa-apa dari segi pemerintahan bisa ditutup dengan pejabat sementara," kata JK lagi.

Sebelumnya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak agar penundaan Pilkada dipertimbangkan serius. Hal itu karena penyebaran COVID-19 yang makin meluas di Indonesia.

Angka penyebaran COVID-19 disebut hampir menyentuh seluruh kabupaten/kota se Indonesia. Dari data yang diperoleh, angka orang terinfeksi per hari terus mengalami kenaikan dan belum ada tanda-tanda wabah ini bisa dikendalikan dengan signifikan.

"Pelaksanaan pilkada memiliki banyak aktivitas yang sangat rawan menjadi titik baru penularan COVID-19. Interaksi antar penyelenggara, penyelenggara dengan peserta, penyelenggara dengan pemilih, termasuk peserta pilkada dengan pemilih," kata Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Agustyati, Sabtu, 19 September 2020.

Sementara Polmatrix Indonesia merilis temuan surveinya terkait gelaran pilkada serentak 2020 yang terus bergulir meskipun tengah terjadi pandemi COVID-19. Hasilnya, publik lebih memilih opsi pilkada serentak 2020 di seluruh daerah untuk ditunda.

"Sebanyak 72,4 persen memilih pilkada ditunda seluruhnya, karena khawatir kerumunan massa dalam pilkada akan menciptakan klaster baru COVID-19," ujar Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto dalam press release di Jakarta pada Rabu, 16 September 2020.