Temukan 9.440 Kesalahan Input KPU, BPN: Polanya Baku dan Konsisten

VIVA – Tim relawan IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menemukan 9.440 kesalahan input di aplikasi Sistem Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum. Temuan itu diperoleh dari hasil verifikasi manual di Web Situng KPU dalam seminggu sejak tanggal 18 hingga 29 April 2019.

Koordinator Relawan IT BPN, Mustofa Nahrawardaya mengatakan, timnya telah meneliti 172.174 TPS dari 404.290 TPS yang sudah masuk ke Web Situng KPU atau sebanyak 42 persen. Dari total data TPS yang sudah diverifikasi ditemukan error sebanyak 6 persen.

“Dalam setiap hari kami menemukan lebih dari 1.000 kesalahan entry. Kesalahan itu meliputi selisih suara, jumlah pemilih melebihi DPT, dan jumlah suara sah tidak cocok dengan total suara,” kata Mustofa di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin, 29 April 2019.

Dia mengungkapkan, temuan kesalahan itu konsisten dan tidak ada perbaikan. Sedangkan, kesalahan terbesar berasal dari provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Dijelaskannya, untuk Jabar timnya menemukan kesalahan di sebanyak 764 TPS atau sebanyak 8 persen, Jateng 706 TPS atau sebanyak 7,4 persen, dan Jatim sebanyak 385 atau sebanyak 4 persen. Sedangkan, jika dijumlah total kesalahannya mencapai 19,4 persen.

Mustofa mencurigai dengan masifnya ditemukan kesalahan input ini.

“Kami juga menemukan indikasi ada pola input dari daerah tertentu tinggi yang menguntungkan Paslon 01, dan merugikan Paslon 02. Polanya sangat baku dan konsisten. Ada yang sangat cepat, tapi ada yang sangat lambat. Ini sangat mencurigakan," ujar Mustofa.

Dia pun membandingkan angka Situng real count sementara KPU dengan hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei.

"Angkanya sangat mirip dan konsisten dengan hasil quick count yang dipublikasikan oleh lembaga survei. Kebetulan ini sangat tidak masuk akal," jelas Mustofa.

Sementara, Koordinator Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak, menilai kesalahan input yang dilakukan oleh KPU sangat serius. Dia menekankan, kesalahan yang terjadi jangan dianggap wajar dan sepele.

“Melihat besarnya prosentase kesalahan input, maka tuntutan untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) kejahatan pemilu dengan agenda utama audit forensik Situng KPU sangat mendesak,” ucapnya.

Menurut Dahnil, pemilu yang jujur dan adil tidak akan bisa tercapai jika penyelenggara pemilu tidak kredibel dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu imbuh dia, TPF kejahatan pemilu sangat diperlukan.

"Langkah tersebut sangat diperlukan untuk menjaga kualitas demokrasi dari hal-hal teknis yang diragukan dan membuat sistem itu tidak dipercaya oleh publik," kata Dahnil.

Sementara itu, Direktur Satgas BPN Prabowo-Sandiaga, Toto Utomo Budi Santoso, menyebut pihaknya mengorganisir satgas dan relawan untuk melaporkan kecurangan. Mereka mengirimkan dokumentasi perolehan suara di masing-masing TPS.

"Setiap TPS tempatkan dua satgas dan relawan yang tugas kawal dengan cara salah satunya dokumentasikan, Yang dilaporkan pola konsisten C1 difoto, dikirim pusat, dikonfirmasi data KPU, maka terjadi kecurangan," sebut Toto.