Migrant CARE Kirim Pemantau Pemilu ke Tiga Negara Ini
- Istimewa
VIVA – Migrant CARE menegaskan beredarnya kabar tentang hasil Pemilu RI di Luar Negeri dari beberapa kota di beberapa benua dapat dipastikan sebagai hoaks atau berita bohong. Hoaks ini dinilai disebarluaskan untuk memperkeruh suasana pelaksanaan pemilu pendahuluan pada tanggal 8-14 April 2019.
Direktur Eksekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo menilai, hoaks ini jelas disebarluaskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan memiliki potensi mendelegitimasi kredibilitas penyelenggara Pemilu. Selain menyasar penyelenggara pemilu, persebaran hoaks juga berpotensi mempertajam kerawanan dan polarisasi konflik pada Pemilu 2019.
"Karena itu, Migrant CARE mendukung langkah KPU RI untuk mengusut tuntas persoalan hoaks ini hingga ke ranah hukum," ujar Wahyu dikutip dari keterangan resminya, Jumat 12 April 2019.
Wahyu mengatakan, pelaksanaan pemungutan suara pendahuluan atau early voting Pemilu RI di Luar Negeri memang membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam hal pengawasan dan pemantauan. Sebab, dengan ada tiga metode pemungutan suara, yaitu surat pos, kotak suara keliling (KSK) dan tempat pemungutan suara luar negeri (TPS LN), diperlukan mekanisme pengawasan dan pemantauan khusus.
Perhatian khusus itu menurutnya, tentu berbeda dengan mekanisme di dalam negeri. Untuk menjamin pemilu yang berasas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Berdasarkan hasil pemantauan Migrant CARE sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2014 di luar negeri, belum ada mekanisme pengawasan yang memungkinkan pengawas pemilu untuk memastikan alur perjalanan surat suara pada metode KSK (yang dahulunya mekanisme Dropbox) dan surat Pos.
"Situasi ini tentu menjadi kerawanan atas pengelolaan surat suara yang manipulatif," tambahnya.
Untuk itu, Migrant CARE selaku pemantau resmi Pemilu RI di luar negeri, mendesak Bawaslu RI untuk mengakomodasi akses pengawasan dan pemantauan perjalanan surat suara dari metode KSK dan surat Pos. Migrant CARE pun akan mengirimkan pemantau pemilu ke Malaysia, Singapura dan Hongkong.
Negara-negara iti dipilih karena memiliki populasi DPT yang besar dan mayoritas adalah pekerja migran Indonesia. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan agar penyelenggaraan Pemilu RI di Luar Negeri tetap mendapatkan perhatian signifikan, serta terpenuhinya hak politik pekerja migran Indonesia di luar negeri.