Jokowi Klaim Perbaikan Indeks Persepsi Korupsi Sejak 1998

VIVA – Calon presiden Joko Widodo mengklaim bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia terus membaik sejak tahun 1998, era reformasi ketika pemerintahan rezim Orde Baru digantikan oleh pemerintahan demokratis.

Joko Widodo mengaku masih ingat, indeks persepsi korupsi Indonesia ada di poin 20 se-Asia Tenggara pada 1998 dan itu terus menurun bertahun-tahun kemudian. Sekarang, katanya, indeks persepsi korupsi Indonesia jadi 38 poin di Asia Tenggara.

"Artinya ada perbaikan terus; tidak mungkin instan," katanya dalam debat calon presiden berhadapan dengan Prabowo Subianto di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada Sabtu, 30 Maret 2019.

Di pemerintahan yang dia pimpin, kata Jokowi, strategi mengurangi korupsi dan praktik-praktik ilegal lain, di antaranya dengan menerapkan sistem teknologi informasi seperti teknologi penganggaran atau e-budgeting, teknologi tata kelola pemerintahan atau e-government, teknologi perencananan pembangunan atau e-planning, dan lain-lain.

"Sistemlah yang akan meperbaiki negara ini. Sistem ini harus menjadi budaya kita. Inilah yang kita mau dari sistem online agar pelayanan cepat," katanya.

Dia mencontohkan, pemerintah menerapkan Online Single Submission (OSS) atau Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Melalui sistem itu, tahapan-tahapan panjang dan prosedural perizinan untuk usaha dipangkas sedemikian rupa. Izin dapat diterbitkan hanya dalam tiga jam, padahal dahulu bisa paling cepat tiga bulan. "Justru dengan ini kita mengurangi korupsi."

Prabowo mengkritik Jokowi dan menganggap sistem itu tak punya tujuan jelas, karena kenyataannya masih banyak korupsi dan praktik suap serta jual-beli jabatan. Padahal, "Jual-beli jabatan ada di 99 persen kementerian. Itu di pemerintahan Bapak."