Jika ASN Terlibat Kampanye, Mendagri Persilakan Panwas Lakukan Telaah

VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mempersilakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menindaklanjuti temuan dan laporan terkait keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye terbuka Capres Cawapres Pemilu 2019.

“Saya kira tugasnya ada di Panwas. Silakan Panwas melakukan telaah, koreksi. Silakan Panwas melakukan pemanggilan. Silahkan Panwas melakukan pengadilan sesuai dengan ketentuan undang undang yang ada,” kata Tjahjo di sela sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2019, Jakarta, Rabu 27 Maret 2019.

Mengenai apakah nantinya para ASN tersebut akan mencoblos petahana di TPS, menurut Tjahjo hal tersebut merupakan hak politik pribadi masing masing. Meskipun sebagai ASN mereka harus netral saat proses kampanye. 

Ia kembali membantah akan adanya upaya mobilisasi Kepala Desa melalui  silaturahmi nasional di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), yang dimotori berbagai asosiasi Kepala Desa untuk memilih Jokowi-Ma’ruf pada 17 April mendatang. 

“Enggak ada. Enggak ada mobilisasi. Kan masing-masing punya asosiasi sendiri sendiri. Tidak ada peran pemerintah. Mau ada asosiasi perangkat desa, asosiasi camat, asosiasi ikatan alumni juga boleh,” katanya.

Tjahjo melihat tahapan Pemilu hingga kampanye terbuka Capres Cawapres saat ini sudah berjalan dengan baik. Ia meminta semua pihak untuk menjaga kondisi yang kondusif saat ini hingga Pemilu usai.

“Saya cukup optimis. Karena pasangan Capres-Cawapres, pasangan calon ini sudah mulai, mari kita kampanye damai, kita adu konsep. Jangan fitnah, jangan ujaran kebencian, apalagi hoaks.” (mus)