BPN Prabowo-Sandi Laporkan 17 Juta DPT Tidak Wajar ke KPU

VIVA – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga dan koalisi partai politik melaporkan temuan 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 yang tidak wajar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo berharap, KPU segera melakukan verifikasi data temuan BPN tersebut.

"Kami sudah meminta komitmen KPU yang berjanji akan memperbaiki dan merevisi adanya perubahan DPT. Dan semua masyarakat harus sama-sama mengawal agar ke depan tidak ada manipulasi data ganda," kata Hashim di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin 11 Maret 2019.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini mengungkapkan, sebelumnya BPN Prabowo-Sandi telah melaporkan hal yang sama pada KPU. Laporan tersebut disampaikan secara lisan pada akhir tahun.

“Hal ini kami sudah sampaikan sejak bulan Desember lalu tanggal 15, kami sampaikan secara lisan dan disusul dengan laporan resmi tertulis kepada KPU RI," ujarnya.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria memaparkan, bahwa temuan DPT tidak wajar itu terkait adanya nama-nama yang masuk DPT terindikasi fiktif. Ada keanehan data pemilih dan dicurigai berpotensi menjadi kecurangan pemilu.

"Itu seperti bertanggal lahir 1 bulan Juli 9,8 juta. Ada yang lahir 31 Desember 5,3  juta sekian. Lahir tanggal 1 bulan Januari 2,3 juta sekian. Total 17,5 jutaan. Ini yang kami anggap tidak wajar," ujarnya.

Selain itu tim BPN menemukan kecurigaan data lain dimana jumlah lansia di atas 90 tahun jumlahnya mencapai 304.782. Sementara warga di bawah umur 17 tahun yang masuk DPT ditemukan 20.474 orang dan data KK manipulatif di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 41.555 KK.

Sementara itu komisioner KPU Viryan Azis menyatakan pihaknya akan mengkonfirmasi 17,5 juta data yang diduga invalid, yang disampaikan oleh BPN Prabowo-Sandi. "Kami akan berkoordinasi dengan Dukcapil Kemendagri," ujarnya. (mus)