Soal Pengangguran Digaji, Fahri: Uangnya dari Mana?

VIVA – Politisi Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah menilai, wacana kartu pra kerja Jokowi-Ma'ruf tak masuk akal. Sebab, pemerintah tak ada uang. 

"Makanya, terkait kartu itu, itu kan efek kampanye semua. Itu kan, bukan program yang masuk akal. Kenapa? Karena, itu kan soal uang. Uangnya nggak ada," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Rabu 6 Februari 2019.

Ia mengatakan, orang yang menganggur di Indonesia bisa mencapai jutaan orang. Dia mempertanyakan berapa banyak uang yang dimiliki pemerintah.

"Ini orang nganggur banyak, bukan sedikit. Orang nganggur, kita justru ini kan tidak terserap, karena terjadinya de-industrialisasi, sehingga lapangan kerja itu hilang," kata Fahri.

Ia menilai, tawaran program Jokowi ini tak masuk akal. Malah, seharusnya justru Jokowi menciptakan lapangan kerja.

"Makanya, janjikan ke masyarakat itu ciptakan lapangan kerja. Masalahnya, kan sekarang pertumbuhan ekonomi kita tidak bergerak, karena teknologi digital semakin berkembang," kata Fahri.

Ia menambahkan, pertumbuhan teknologi digital, termasuk yang dibanggakan seperti unicorn, justru menjadi musuh bagi lapangan kerja. Sebab, berkembangnya teknologi itu tak membutuhkan tenaga manusia. 

"Itu, artinya pemerintah membanggakan pertumbuhan sektor industri yang tidak memerlukan lapangan kerja," kata Fahri.

Ia menuding, saat ini, Jokowi seperti 'sempoyongan', karena apapun dijanjikan. Seharusnya, Jokowi 'anteng' saja.

"Lurah apa namanya, kepala desa sudah dijanjiin naik gajinya ditarik lagi, itu korban gempa nggak dibangun masih tinggal di tenda. Sudah hampir setahun nih, gempa di Lombok, itu kan 28 Juli ya kalau enggak salah ya," kata Fahri.

Ia mengungkit, korban gempa Lombok saja selama delapan bulan masih belum dibangunkan rumah. Sehingga, masih banyak yang tinggal di tenda. 

"Ini saja beresin dulu. Enggak ada duitnya, nah makanya jangan janji lagi. Saya khawatirnya, dengan cara seperti ini Presiden akan menjanjikan semua hal," kata Fahri.

Ia menilai, Jusuf Kalla lebih jujur melihat kondisi keuangan Indonesia. "Sama dengan yang dulu juga, dijanjiin, padahal ini hanya janji untuk terpilih kembali, bukan dengan melihat kondisi keuangan kita. Pak JK lebih fair, melihat kondisi keuangan kita," kata Fahri. (asp)