Ratusan Petani Garam Mengadu ke Prabowo, Sesalkan Impor

VIVA – Ratusan petani mengeluh kepada Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, akibat serbuan impor jutaan ton garam dari luar negeri ke Indonesia. Menurut mereka, kebijakan impor garam yang dilakukan jelang musim panen raya bak membunuh petani. 

Keluhan para petani garam itu disampaikan saat acara Dialog Kebangsaan Prabowo Subianto bersama Asosiasi Petani dan Nelayan se-Jawa Timur di Gor Mojopahit, Mojokerto, Minggu 24 Februari 2019.

"2019 itu ada 2,7 juta ton (impor garam) pak, jadi belum kita produksi kita sudah dihadapkan dengan impor pak," curhat seorang petani di hadapan Prabowo dalam keterangan tertulis.

Dalam acara itu, para petani menegaskan produksi garam mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Mereka mengkritik pemerintah yang kerap mengambil jalan pintas untuk mengimpor garam daripada mengoptimalkan produksi petani garam di dalam negeri. 

"Bukan tidak ada garam di dalam negeri Pak, tapi kemandirian pemerintah untuk memproduksi garam sudah tidak ada, pemerintah sudah tergantung pada impor. Itu yang sangat kami sesalkan," kata petani.

Masih di kesempatan yang sama, para petani meminta Prabowo mengoptimalkan peran PT Garam selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mewujudkan swasembada garam di Indonesia. Sebab, selama ini peran PT Garam direduksi oleh perusahaan swasta pengimpor garam.

"Selama ini PT Garam mau dihanguskan oleh presiden kita Pak. Gak ada yang namanya BUMN, adanya swasta pak. Jadi garam ini dikuasai kelompok tertentu," kata mereka lagi.

Petani tersebut menyebutkan harga garam impor Rp700. Sementara para petani garam menjual ke konsumen Rp3.000. 

"Sudah untung Rp2.300 mereka tanpa mengeluarkan keringat. Sedangkan kita yang berkeringat ini tidak ada untungnya. Kami hanya ingin bertahan agar petani garam ini tidak punah, Pak. Itu cita-cita kami," imbuh mereka.

Menanggapi keluhan para petani Prabowo memastikan jika dirinya dilantik sebagai Presiden 2019-2024, ia akan mengambil langkah-langkah untuk melindungi para petani. Di antaranya menghentikan impor, memperbanyak subsidi, hingga memotong rantai distribusi perdagangan komoditas pangan.

"Saya tidak rela bila petani kita miskin, petani kita tidak sejahtera, sebab mereka adalah tulang punggung negara. Tidak ada negara merdeka dan berdaulat bila belum bisa mencukupi pangannya sendiri," kata Prabowo. (ren)