Bocoran Luhut, Siap-siap Orang Kaya Gak Bisa Isi Pertalite Bulan Depan

VIVA – Untuk menekan tanggungan negara terhadap subsidi bahan bakar seperti Pertalite, pemerintah berencana menghapus BBM dengan kandungan oktan 90 tersebut di tahun ini, karena masih tidak tepat sasaran.

Menurut pantauan Viva Otomotif, SPBU di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan tidak lagi menampilkan Pertalite di papan harga depan, begitupun di Pos Pengumben, Jakarta Barat, dan Jalan Pemuda, Jakarta Timur.

Meski namanya tidak ada di papan harga, tapi beberapa dispenser masih dijual. Selain itu, petugas SPBU juga mencatat pelat nomor setiap mobil yang mengisi Pertalite, serta membatasi pembelian per hari.

Selain itu ada juga SPBU yang menerapkan pembelian Pertalite wajib pakai qrcode di aplikasi MyPertamina, artinya hanya kendaraan yang sudah terdaftar dan dinilai berhak yang bisa melakukan pengisian.

Namun tidak semua SPBU Pertamina menerapkan aturan tersebut, bahkan meski pelat nomor sudah dicatat petugas masih ada saja mobil-mobil mewah yang mengisi BBM subsidi tersebut, dan diperbolehkan.

Hal yang wajar jika penggunaan Pertalite sampai saat ini masih kurang tepat sasaran, lantaran pemerintah masih menggantung kebijakan baru yang memerlukan revisi terkait Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak.

Adapun tahun ini aturan pembatasan Pertalite akan diterapkan, dan sedang digodok pemerintah, seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

“Itu sekarang Pertamina sedang mempersiapkan kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi akan bisa kita kurangi,” ujar Luhut, dikutip dari Instagram pribadinya, Kamis 11 Juli 2024.

Artinya jika pembatasan Pertalite itu mulai diterapkan pada bulan depan, maka orang-orang kaya terutama mereka yang punya mobil mewah tidak bisa lagi mengisi BBM subsidi tersebut.

Menurutnya pemerintah secara bertahap membereskan efisiensi negara, salah satunya untuk subsidi BBM. Sehingga ke depan masyarakat yang menikmati subsidi lebih tepat, sehingga bisa lebih hemat anggaran.

“Kita hitung di situ tadi, kalau itu terjadi sulfur tadi dikurangi akan mengurangi orang yang sakit ISPA nah itu juga bisa menghemat kesehatan sampai Rp38 triliun ekstra pembayaran BPJS,” tuturnya.

Sebelumnya muncul aturan pembatasan kapasitas mesin, di mana mobil dengan enjin 1.400cc ke atas tidak boleh pakai Pertalite, dan motor 250cc ke atas. Seperti disampaikan Direktur Jenderal dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji.

“Mudah-mudahan bisa dibahas terus, kriteria masih sama seperti sebelumnya,” ujar mantan Dirjen ESDM tersebut.