Upaya Pemkot Bogor Hapus Stigma Kota Seribu Angkot

VIVA – Hingga sekarang, Bogor masih distigmakan sebagai kota seribu angkot. Sebab, keberadaan unitnya tersebar di sejumlah titik dan membuat kemacetan di mana-mana. Itulah mengapa, untuk mengurangi jumlahnya, pemerintah setempat melakukan berbagai upaya.

Pemerintah Kota Bogor sendiri telah membuat sejumlah program, seperti rerouting atau penggabungan trayek, reduksi kendaraan, hingga yang terbaru, konversi tiga angkot menjadi satu bus. Hal tersebut bukan hanya mengurangi jumlah unitnya, melainkan juga memberikan sarana transportasi yang lebih layak untuk warga setempat.

Khusus untuk program terakhir,  Pemkot Bogor sudah mengenalkan transportasi umum bernama Biskita Transpakuan. Menariknya, untuk satu unit bus yang dihadirkan, mereka harus memusnahkan minimal tiga unit angkot.

“Angkot yang dibesituakan memang tidak layak jalan. Angkot yang masih layak jalan diplathitamkan dan mungkin saja digunakan untuk hal-hal lain yang bermanfaat tapi tanpa digunakan sebagai angkutan kota,” ujar Wali Kota Bogor, Bima Arya, dikutip VIVA Otomotif dari Antara, Selasa 9 November 2021.

Hingga akhir 2020 lalu, jumlah angkot di Kota Bogor tercatat mencapai 3.412 unit. Bima berharap, hingga 2022 mendatang, angka tersebut menurun hingga 3.066 unit.

“Nanti totalnya akan makin banyak (yang dikurangi angkotnya digantikan bus) sampai 2024. Angkot secara bertahap dikurangi untuk kemudian pada suatu saat nanti, di pusat Kota Bogor sudah tak ada lagi angkot,” terangnya.

Keputusan Bima Arya memusnahkan angkot dan menggantinya dengan Biskita Transpakuan membuat sejumlah pihak bertanya-tanya, bagaimana nasib sopir angkot di masa depan? Benarkah mereka akan kehilangan mata pencahariannya? Nyatanya, kata Bima, tidak demikian.

Bima memastikan, sopir angkot yang kendaraannya dikonversi akan direkrut dan dilatih menjadi pengemudi atau mekanik Biskita. Syaratnya, usia tak lebih dari 50 tahun, memiliki SIM, dan pendidikan minimal SMA.

Meski saat ini ada sejumlah pengemudi angkot yang tak sampai SMA, namun menurutnya, PDJT dan Dishub Kota Bogor memiliki inisiatif untuk membantu mereka dengan menyediakan kejar paket sehingga bisa setara dengan lulusan tersebut.

"Babak baru layanan ini juga merupakan hasil dari kematangan konsep dan komunikasi antara stakeholder baik pemkot, BPTJ, Kemenhub, Organda, dan juga pengemudi angkot,” kata Bima.