Anggota DPR RI Menilai Sudah Saatnya Jual Pertalite Harga Premium

Petugas SPBU melayani masyarakat dengan mengisi BBM jenis Pertalite di Kota Sorong, Papua Barat
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Olha Mulalinda

VIVA – Wacana penghapusan BBM (Bahan Bakar Minyak) alias bensin Premium dengan angka oktan yang rendah kembali muncul, hal tersebut didasari tujuan negara untuk memenuhi komitmen internasional, untuk menekan emisi karbon sebesar 29 persen pada tahun 2030 mendatang, berdasarkan ratifikasi Paris Agreement yang sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016.

Selain itu, penggunaan BBM berkadar oktan tinggi dengan standar Euro 4 juga didukung Peraturan Menteri LHK No 20 Tahun 2017, yang mencantumkan anjuran untuk menggunakan bahan bakar jenis Euro 4, dengan angka oktan yang tinggi maka lebih efisien dan memiliki manfaat untuk kendaraan dengan kemampuannya, untuk membersihkan endapan kotoran pada mesin hingga menjadi lebih awet dan terjaga dari karat.

Karena dianggap tidak sesuai dengan Euro4 maka Premium berencana akan dihapuskan, menurut Anggota DPR RI Mulyanto meminta Pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite jika ingin menghapuskan premium di pasaran. 

"Kalau hanya menghapus premium, sama saja melepas tanggung jawab Pemerintah dalam menyediakan bahan bakar minyak yang terjangkau untuk rakyat dengan dalih lingkungan," kata Mulyanto dikutip VIVA Otomotif dari Antara, Rabu 29 Desember 2021.

Pertamina jual Pertalite seharga premium beberapa waktu lalu.

Photo :
  • Pertamina

Lebih lanjut Mulyanto menegaskan keinginan Pemerintah memperbaiki lingkungan, tidak serta-merta menghapus kewajibannya untuk menyediakan BBM murah bagi rakyat. "Kalau premium akan dihapus, karena logika lingkungan, maka Pemerintah harus menugaskan Pertamina menjual pertalite seharga premium," tambahnya.

Anggota Komisi VII DPR itu juga minta Pemerintah mengubah cara pandang penyediaan BBM bagi rakyat. BBM jangan sekadar dipandang sebagai komoditas komersial yang dijual dengan harga pasar. 

Menurut dia, pemerintah mempunyai tanggung jawab melayani rakyat untuk mendapatkan bahan bakar minyak yang terjangkau dalam rangka menyejahterakan mereka. "Silakan saja Pemerintah menggunakan BBM jenis apa pun yang lebih baik bagi lingkungan, asalkan harganya terjangkau bagi rakyat,"bebernya. 

Selain Mulyanto juga memebrikan pandangan bahwa, masyarakat bukannya tidak ingin menggunakan BBM bersih, namun di tengah kondisi ekonomi yang masih lemah akibat pandemi, mereka lebih memilih BBM murah yang terjangkau.

Makanya Pemerintah harusnya dapat menyelaraskan antara kepentingan global dengan kepentingan masyarakat. "Jangan sampai untuk menjaga agenda global, masyarakat yang dikorbankan," pungkas politisi PKS tersebut.