Dirjen Hubdat: Truk ODOL Habiskan Uang Rakyat Rp43 Triliun

VIVA – Truk punya peran penting dalam pembangunan nasional. Kendaraan bongsor tersebut dipakai untuk mengangkut barang dalam jumlah banyak, dari satu tempat ke tempat lain yang jaraknya berjauhan.

Meski sudah dirancang dengan ukuran sesuai standar kekuatan jalan yang ada di Indonesia, namun sayangnya tidak sedikit pemilik truk yang memodifikasi agar bisa membawa barang lebih banyak lagi.

Bukan hanya membuat biaya operasional jadi lebih rendah, ubahan dimensi yang dikenal dengan sebutan over dimension and over loading atau ODOL itu juga berdampak pada semakin murahnya harga jual barang yang dibawa, karena dalam sekali jalan bisa memuat lebih banyak.

Meski demikian, bertambahnya bobot muatan akan berdampak pada berkurangnya kemampuan rem dan mesin. Sementara, adanya tambahan tinggi dan panjang membuat truk jadi tidak stabil dan sulit dikendalikan.

Itu sebabnya, Kementerian Perhubungan akan fokus menyelesaikan persoalan ODOL hingga 2023. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi dalam acara Normalisasi Kendaraan Angkutan  Barang sekaligus Sosialisasi Permenhub Nomor 75 Tahun 2021 di Medan, Sumatera Utara.

“Hingga kini, masih banyak ditemui ukuran panjang dan tinggi kendaraan tidak sesuai dengan ketetapan yang ada. Banyaknya kendaraan seperti ini menjadi salah satu penyebab tingginya faktor kecelakaan lalu lintas,” ujarnya melalui keterangan resmi, dikutip VIVA Otomotif Jumat 29 Oktober 2021.

Selain menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, Dirjen Hubdat juga mengungkapkan bahwa ada satu masalah lain yang ditimbulkan oleh maraknya praktik truk ODOL tersebut.

Masalah yang dimaksud adalah bertambahnya muatan yang dibawa, yang berdampak pada berkurangnya kemampuan jalan untuk menahan beban tersebut sehingga menyebabkan kerusakan.

Budi menjelaskan, data yang dilaporkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono menunjukkan bahwa sekitar Rp43 triliun anggaran negara telah digunakan untuk memperbaiki jalan yang berlubang. 

“Oleh karena itu, dengan adanya normalisasi, sosialisasi, dan peran serta seluruh pihak baik Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan, Kepolisian, maupun operator, maka diharapkan dapat mewujudkan Indonesia Zero ODOL Tahun 2023,” tutur Budi.