BP2MI Tuding Ada Oknum Tentara Bekingi Pengiriman TKI Ilegal, Mabes TNI Angkat Bicara
- VIVA/ Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkapkan bahwa ada kekuatan besar yang terlibat atau menjadi beking pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke beberapa negara tetangga. Hal itu diungkapkan Benny Rhamdani usai menggelar pertemuan dengan Menkopolhhukam Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam RI.
Benny mengungkapkan, sindikat pengiriman TKI ilegal atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) selama ini tak tersentuh oleh hukum karena diduga kuat dibekingi oknum aparat, mulai dari TNI-Polri, hingga kementerian atau lembaga, termasuk oknum BP2MI sendiri.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda (Laksda) TNI Julius Widjojono mengatakan, selama ini TNI yang bertugas menjaga di perbatasan selalu berupaya keras untuk menindak tegas segala pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perbatasan.
Laksda TNI Julius menegaskan, bahwa TNI juga sebelumnya berhasil menggagalkan kasus pengiriman TKI ilegal baik jalur laut maupun jalur tikus yang ada di sejumlah wilayah perbatasan.
"Bukankah TNI berhasil menggagalkan banyak penyelundupan TKI," kata Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono saat dikonfirmasi awak media, Rabu, 5 Juli 2023.
Terkait dengan temuan adanya oknum TNI yang terlibat dalam sindikat TPPO tersebut, Kapuspen TNI pun meminta kepada BP2MI menyerahkan hasil temuannya tersebut kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono agar hasil investigasi BP2MI tersebut dapat segera ditindak tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"Jika ada informasi lain sebaiknya langsung bersurat ke Panglima TNI, nama oknum dan lokasi dimana. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono sangat konsisten terhadap reward dan punishment terhadap segenap prajuritnya. Reward akan diberikan kepada prajurit yang berprestasi dan punishment bagi prajurit yang secara sah terbukti melakukan tindakan pelanggaran hukum," tegas Kapuspen TNI.