Pilot Susi Air Dibawah Ancaman OPM, Mabesad Siap Kerahkan Kekuatan Apabila Diperintah Panglima TNI

VIVA – Aparat gabungan TNI-Polri hingga saat ini masih terus memburu Kelompok Separatis Teroris (KST) Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya yang hingga saat ini masih menyandera seorang pilot Susi Air asal negara Selandia Baru yang bernama Capten Philips Mark Mahrtens.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Hamim Tohari mengatakan, operasi pencarian pilot Susi Air di Papua saat ini berada dibawah komando Mabes TNI. TNI Angkatan Darat, lanjut Kadispenad, tidak memiliki kewenangan dalam menyampaikan secara detail teknis operasi yang saat ini tengah dilakukan oleh tim gabungan TNI-Polri di wilayah Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

"Kalau itu sebenarnya pencarian memang ranah operasi ada di Mabes TNI, kami tidak bisa menyampaikan terlalu banyak terkait dengan itu," kata Kadispenad Brigjen TNI Hamim Tohari di Mabesad, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Februari 2023.

Kendati demikian, Brigjen TNI Hamim menegaskan, TNI Angkatan Darat selaku pembina satuan siap mengerahkan kekuatan apabila memang dibutuhkan oleh Mabes TNI untuk menggelar operasi penyelamatan di Papua.

"Yang jelas Angkatan Darat menyiapkan apapun yang diperlukan untuk melakukan pencarian itu. Apapun yang dibutuhkan oleh Panglima TNI untuk dikerahkan, kami siap. Intinya begitu. Tetapi masalah mekanisme pelaksanaannya, progresnya, nanti silakan ke Mabes TNI," ujar Kadispenad.

Sementara itu, di tempat terpisah Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa saat menggelar konfrensi pers perkembangan pencarian Pilot Susi Air di Mako Lanud Yohanis Kapiyau, siang tadi menyampaikan bahwa sampai saat ini upaya yang dilakukan terhadap penyelamatan Pilot Susi Air masih melakukan pendekatan dialog atau Soft Approach. Upaya pendekatan itu telah melibatkan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan Pemerintah Daerah Nduga. 

"Namun mengingat waktu, kami aparat TNI-Polri punya standart operasi yang harus dijalankan dalam upaya penegakan Hukum, agar persoalan ini tidak berlarut, yaitu harus ada batas waktunya," kata Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa.

"Saya tidak bisa sampaikan dan ungkapkan waktunya karena ini suatu hal yang dirahasiakan. Tetapi apabila tiba waktunya, maka TNI Polri akan melakukan penegakan hukum secara terukur, terpilih dan terarah," tegasnya menambahkan.