Kisah Pemuda Sumedang Jadi Jenderal TNI Sampai Wakil Presiden RI

VIVA – "Jas Merah," bunyi pernyataan Presiden Soekarno yang merupakan akronim dari "Jangan sekali-sekali melupakan sejarah". Mungkin itu adalah hal yang paling pas diungkap untuk mengenang kembali jasa seorang pria asli Sumedang, yang pernah menjadi orang nomor satu di TNI Angkatan Darat.

Tak hanya menjadi pentolan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), sosok ini juga pernah mempertaruhkan nyawa di berbagai palagan. Ya, dia adalah Jenderal TNI (Purn.) Umar Wirahadikusumah.

Dalam catatan yang dikutip VIVA Militer dari buku Balas Budi Soeharto untuk Umar Wirahadikusumah, disebut bahwa Umar lahir di sebuah kota kecil, Situraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bintangnya Libra, karena ia lahir pada 10 Oktober 1924, atau empat tahun sebelum ikrar Sumpah Pemuda dikumandangkan.

Saat usianya masih sekitar 19 tahun, Umar muda sudah ikut berjuang dalam Perang Revolusi Nasional Indonesia. Tepatnya pada 1943, Umar masuk dalam Pasukan Pembela Tanah Air (PETA). Akan tetapi, pendidikan militer lebih dulu didapat Umar saat bergabung dengan Dai Nippon, Seinandojo, di Tangerang.

Perlu diketahui, keputusan Umar untuk masuk ke dunia militer sempat ditentang oleh keluarganya. Wajar saja, Umar adalah keturunan darah biru alias ningrat Jawa Barat. Akan tetapi pada akhirnya, Umar tetap melanjutkan kiprahnya sebagai seorang prajurit.

Pasca Revolusi Nasional Indonesia, Umar bergabung dengan TNI Angkatan Darat di Divisi I/Siliwangi, yang saat ini bernama Komando Daerah Militer (Kodam) III/Siliwangi. Di sana, Umar sempat menjadi ajudan Kolonel Inf Abdul Haris Nasution, yang kala itu menjabat sebagai Pangdam III/Siliwangi.

Karier Umar melesat, setelah ikut serta dalam operasi penumpasan pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun, dan gerakan separatis Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera.

***

Umar pecah bintang pada 1959. Tepatnya pada 24 Oktober 1959, Komando Militer Kota Besar Djakarta Raya (KMKB-DR) yang dibentuk oleh Angkatan Perang Belanda, berubah nama menjadi Kodam V/Jayakarta. Ya, Umar pun dipercaya memimpin sebagai panglima di komando teritorial ibukota.

Pada saat menduduki posisi Pangdam V/Jayakarta, Umar menghadapi peristiwa Gerakan 30 September 1965, atau yang dikenal dengan G30S/PKI. Alangkah terkejutnya Umar saat mendengar kabar bahwa ada penculikan enam orang Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Darat pada 1 Oktober 1965 dini hari.

Tindakan pertama yang diambil Umar adalah mengelilingi Jakarta, untuk memantau situasi. Setelah itu, Umar memberi informasi kepada Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat, Mayjen TNI Soeharto.

Pasca keberhasilan Soeharto merebut kendali situasi di Jakarta dari anggota PKI, Umat pun melakukan tindakan lanjutan. Jam malam pun diberlakukan di seluruh wilayah Jakarta, hingga memantau seluruh surat kabar. 

Saat itu, jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) masih bernama Menteri Panglima Angkatan Darat (Menpangad) dengan pejabat Letjen TNI Ahmad Yani. Setelah mengetahui Yani gugur dalam peristiwa G30S/PKI, posisi Menpangad sempat dipegang oleh Mayjen TNI Pranoto Reksosamodra periode 2-16 Oktober 1965.

Setelah itu, Soeharto yang sudah berpangkat Jenderal TNI menduduki posisi tertinggi di TNI Angkatan Darat. Soeharto pun menunjuk Umar untuk menggantikannya sebagai Pangkostrad, dengan pangkat Mayor Jenderal (Mayjen) TNI. Umar adalah Pangkostrad ke-2, setelah Mayjen TNI Soeharto.

***

Soeharto yang kemudian dilantik menjadi Presiden ke-2 RI pada 22 Februari 1967, kembali memberikan kenaikan pangkat kepada Umar. Tepatnya pada 25 Nobvember 1969, pangkat umar resmi naik menjadi Jenderal TNI dengan jabatan sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Pasca pensiun dari dinas militer, Umar masih mendapatkan posisi strategis di era kepemimpinan Soeharto. Pada 1973, Umar diangkat menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menggantikan posisi Letjen TNI (Purn.) Dadang Suprayogi.

10 tahun menduduki posisi sebagai Ketua BPK, Umar secara tak terduga dipilih Soeharto sebagai Wakil Presiden pada 11 Maret 1983. Umar adalah Wakil Presiden RI keempat, setelah Mohammad Hatta, Sri Sultan Hamengkubowono IX, dan Adam Malik.

Lima tahun menjadi orang nomor dua di Indonesia, posisi Umat kemudian digantikan oleh purnawirawan Pati TNI Angkatan Darat lainnya, Letjen TNI (Purn.) Sudharmono. Setelah masa jabatannya sebagai Wakil Presiden RI, usai Umar tidak lagi aktif di dunia politik. 

Setelah berjuang melawan penyakit  jantung dan paru-paru, Umar meninggal dunia pada usia 78 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, 21 Maret 2003.