Analis CIA Bongkar Cara Paksa Militer Ukraina Rekrut Sipil Jadi Prajurit

VIVA – Banyaknya personel yang tewas dalam pertempuran di front timur, adalah bukti minimnya kualitas prajurit militer Ukraina. Sistem perekrutan yang buruk dinilai jadi faktor utama kerugian besar yang ditelan pasukan pimpinan Kolonel Jenderal Oleksandr Syrskyi.

Fakta ini diungkap oleh mantan analis Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA), Larry Johnson, dalam wawancara dengan saluran YouTube bertajuk Judgement Freedom.

Menurut Johnson, cara yang sangat represif dan brutal dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina (AFU), saat memaksa warga sipil untuk bergabung dalam dinas militer.

Sejumlah video menunjukkan kekerasan yang dilakukan oleh militer Ukraina, saat memaksa warga sipil untuk segera bergabung dalam pelatihan.

"Ada banyak video berbeda di internet yang menunjukkan perekrut Ukraina menangkap orang, memukuli mereka, dan memaksa mereka masuk ke belakang mobil untuk dikirim ke pelatihan militer," ujar Johnson.

Dalam waktu pelatihan yang singkat mereka dituntut harus menguasai seluruh kemampuan militer. Johnson mengatakan, pelatihan yang dilakukan hanya materi dasar dan bukan untuk menghadapi perang nyata.

"Orang-orang ini akan beruntung jika mereka diberi waktu setidaknya dua minggu pelatihan sebelum mereka dilempar ke garis depan. Tapi ini bukan pelatihan militer, ini hanya pelatihan dasar," kata Johnson melanjutkan. 

Dengan sangat terburu-buru para prajurit cadangan langsung dikirim ke garis depan pertempuran, dengan bekal seadanya. Alhasil, banyak yang langsung tewas dan bahkan terlibat dalam kasus desersi.

"Kita perlu memperhitungkan jumlah desertir dan korban tewas," ucap Johnson dikutip VIVA Militer dari Kantor Berita Rusia, RIA Novosti. 

"Jadi, tidak peduli berapa banyak lagi orang yang dapat direkrut oleh Angkatan Bersenjata Ukraina, kerugian dari kedua faktor ini hanya akan terus mengurangi jumlah pasukan dan tidak menambahnya," katanya.

Undang-undang tentang penguatan mobilisasi militer Ukraina mulai berlaku pada 18 Mei 2024 lalu. Aturan itu mewajibkan semua orang yang bertanggung jawab atas dinas militer.

Para warga sipil yang dikenakan wajib militer diharuskan untuk memperbarui data pribadi, di kantor pendaftaran dalam waktu 60 hari sejak tanggal berlakunya peraturan tersebut.