Daya Menegah Bala

VIVA.co.id – Rasa was-was masih menggelayuti masyarakat Desa Mlaya, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Mereka khawatir bencana longsor akan datang kembali menimpa pemukiman mereka. Lantaran itu, para warga enggan kembali ke rumah masing-masing.

Sudah lebih dari tiga pekan 421 warga desa itu tinggal di posko pengungsian. Mereka mengungsi usai longsor melanda desa tersebut pada 28 September 2016. "Setiap hari kami was-was pulang ke rumah. Apalagi saat hujan lebat datang  warga memilih berkumpul di pengungsian, " ujar Ismu (60), warga setempat, kepada VIVA.co.id, Kamis 20 Oktober 2016.

Ratusan warga dari dua dusun itu, yakni Kaliwadas dan Sidakarya, terus didampingi petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tagana, TNI, Polri dan sejumlah relawan. Dapur umum berukuran besar pun telah berdiri untuk mengolah makanan guna memenuhi kebutuhan para pengungsi sehari-hari.

Bukan hanya penanganan korban longsor.  Aparat gabungan juga menangani  dampak longsor lainnya. Di antaranya membangun kembali tanggul yang longsor, penanganan keran air bersih hingga menutup rekahan-rekahan baru yang berpotensi menimbulkan longsor susulan.

Seiring kerap munculnya  retakan baru, Badan Geologi merekomendasikan agar wilayah itu tak lagi dijadikan pemukiman. Pemerintah kabupaten (Pemkab) Banjarnegara kini sedang mencari lahan baru untuk relokasi warga.

Relokasi bukan perkara mudah. Apalagi memindahkan warga yang  sudah tinggal lama dan menggantungkan hidup di wilayah itu. Hal paling penting dilakukan, menurut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yaitu mempersuasi masyarakat yang tinggal di wilayah bencana dengan pendekatan kultur. Beberapa titik lokasi masih disurvei.

“Harus ada teknis administratif dan scientific yang teruji, bahwa di sana boleh melakukan itu (digunakan untuk pemukiman). Kalau tidak maka jangan melangkah,” ujar Ganjar.

Antisipasi yang dilakukan pemerintah pun tak sebatas itu. Pemkab setempat juga melatih kemampuan mitigasi bencana atau upaya untuk mengurangi bencana di masyarakat. Di antaranya melakukan kegiatan simulasi bencana, pembentukan desa tangguh bencana serta memberikan pemahaman mendalam mengenai bencana.

"Pelatihan mitigasi bencana ini sangat penting. Apalagi alat peringatan dini bencana atau early warning system (EWS) di Banjarnegara masih sangat kurang. Baru ada lima titik yang dipasang, " ujar Kepala BPBD Banjarnegara, Catur Subandriyo.

Hal senada dikemukakan Kepala BBPD Provinsi Jawa Tengah, Sarwa Pramana. Lantaran pemasangan EWS sangat terbatas, mengingat harga satuan alat itu cukup mahal, kemampuan mitigasi masyarakat tentang bencana perlu terus menerus dilakukan. “Teman-teman BPBD kami minta bergerak, ada atau tidaknya anggaran,” ujarnya.

Terdapat dua macam mitigasi, yaitu mitigasi struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural bersifat fisik seperti membangun terasering, membangun tanggul, penguatan tebing. Adapun mitigasi non-struktural menyangkut kultur masyarakat. Mitigasi tersebut di antaranya regulasi yang disosialisasikan,  peringatan dini, pelatihan masyarakat, reboisasi, penghijauan. “Kalau kita melihat secara keseluruhan, kemampuan mitigasi kita masih kurang,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho.

Meski diakui anggaran pemerintah terbatas namun anggaran bukan satu-satunya masalah dalam hal mitigasi bencana. Sebab, persoalan bencana alam tak bisa dilimpahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Namun, menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah, pengusaha dan masyarakat.

Pemerintah memiliki kemampuan terbatas. Dalam hal laju upaya penanggulangan atau antisipasi banjir dan longsor misalnya. Upaya tersebut kalah cepat dari faktor bencana banjir dan longsor yang datang.

Untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan itu, pemerintah maksimum dapat melakukannya seluas 350 ribu hektare per tahun. Adapun  laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1 juta hektare per tahun sehingga ada defisit sekitar 650 ribu hektare per tahun.

Upaya yang dilakukan pemerintah pun tak semuanya berhasil. Ditambah lagi berbagai kegiatan yang merusak lingkungan masih terus berlangsung, seperti illegal logging, konversi perubahan lahan, pembuangan sampah, pelanggaran tata ruang. “Itu lah yang menyebabkan bencana terus meningkat,” kata Sutopo.

Bencana Bertambah

Menilik jumlah bencana yang melanda Indonesia, tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Pada 2015, jumlah bencana tercatat 1.681 kejadian. Adapun pada 2016, sejak awal tahun hingga pertengahan Oktober, terdapat 1.700 kejadian bencana.

Jumlah kejadian  itu diperkirakan akan meningkat. Sebab diprediksi bakal terjadi peningkatan curah hujan ke depan. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan, tren curah hujan dalam bulan-bulan mendatang cenderung naik. Hujan berpotensi turun dengan intesitas sedang hingga lebat. “Pada kondisi tertentu intensitas hujan sedang dan berdurasi panjang,” ujar Deputi Bidang Klimatologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Mulyono Prabowo.

BNPB menyebutkan, musim hujan pada 2016 sampai awal 2017 nanti diperkirakan akan lebih besar. Musim hujan akan terjadi pada November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Puncaknya terjadi pada Januari.

Lembaga ini mengingatkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan antisipasi dan kewaspadaan menghadapi banjir, longsor, dan puting beliung yang kemungkinan akan terjadi di musim hujan nanti.

BNPB pun akan terus melakukan kegiatan antisipasi prabencana. Di antaranya  dengan terus mengajak berbagai kalangan untuk mengurangi risiko bencana. Sebab, pencegahan yang lebih baik akan mampu mengurangi kerugian akibat bencana maupun korban jiwa. “Tidak mungkin diserahkan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah semuanya,”  ujar Sutopo.

Soal pola hidup mencegah bencana, menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid, perlu waktu untuk membangunnya. Mitigasi bencana ini pun, terutama harus didukung oleh kebijakan pemerintah setempat, seperti soal izin tambang, izin pemukiman, izin pembukaan hutan. “Selama hal ini tidak dilakukan  maka mitigasi yang dilakukan BNPB tidak akan banyak manfaat,” ujarnya.

Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), telah melakukan sejumlah upaya untuk mencegah bencana. Dari sisi aturan, misalnya, telah diatur mulai dari menperencanaan tata ruang hingga izin lingkungan.

“Jadi sebenarnya ini sudah bagus secara regulasi, sekarang bagaimana kita konsisten baik pemerintah pusat, tentu juga pemerintah daerah.  Kalau itu kawasan lindung, konservasi, penyangga, tentu kita harus memfungsikan itu sesuai dengan fungsinya,” ujar Kepala Pusat Informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Novrizal.

Kemampuan mitigasi bencana masyarakat dan pemerintah dinilai telah meningkat. “Tetapi masih belum mampu mengikuti irama perusakan lingkungan yang memicu hadirnya bencana non alam,” ujar Presidium Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) Eko Teguh.

Adapun Direktur Nasional Walhi Yaya Nur Hidayati menilai pemerintah banyak lalai dalam pencegahan bencana. Pemerintah dinilai kurang peduli bahwa negara tengah berada dalam keadaan rawan bencana ekologis sangat parah. “Kita lihat saja indikatornya korban jiwa masih banyak,” ujar Yaya.

(ren)