Menekan Ritual Tahunan

VIVA.co.id – Dua tenda berukuran kecil tampak menghias halaman Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Sejumlah bahan pangan yang sudah dikemas rapi terlihat menumpuk di sekitar tenda. Dua tenda ini merupakan stan Operasi Pasar yang digelar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PD Pasar Jaya, Rabu, 8 Juni 2016.

Puluhan orang beragam usia sudah memadati stan sejak pagi. Iming-iming harga murah membuat mereka rela berdesakan dan mengantre. Daging sapi dengan harga di bawah harga pasar menjadi komoditas andalan yang dijual di Pasar Murah ini. Harganya dipatok Rp80 ribu per kilogram. Warga pun menyerbu daging sapi yang sudah disiapkan di kantong tersebut.

Sayangnya, warga tak sepenuhnya puas dengan daging sapi yang diobral jauh di bawah harga pasar tersebut. Salah seorang warga sempat nyeletuk sebelum meninggalkan lokasi. Ia kecewa karena  hanya memperoleh daging beku, bukan daging segar sebagaimana yang ia harapkan.

Pasar Kramat Jati merupakan salah satu dari 20 lokasi operasi pasar yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Operasi pasar dilakukan mulai 4 Juni hingga 17 Juli 2016 di 20 titik dan dibuka mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Di Jakarta Timur, ada lima lokasi. Salah satunya Pasar Kramat Jati.

Cara Instan

Operasi Pasar menjadi salah satu cara pemerintah untuk mengatasi kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok dari tahun ke tahun. Bukan kali ini saja langkah instan itu dilakukan. Tahun ini pemerintah juga melakukan hal yang sama guna menekan meroketnya harga sejumlah komoditas yang terjadi menjelang Ramadan.

Salah satu komoditas yang naik tak terkendali adalah daging sapi. Untuk itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan para pembantunya untuk mengatasi tingginya harga daging sapi.

“Bisa 120 (Rp120 ribu), 130 (Rp130 ribu), kalau mau Lebaran bisa nanti sampai 150 (Rp150 ribu). Sehingga kira-kira tiga minggu lalu saya perintahkan kepada menteri. Caranya saya enggak mau tahu. Saya minta sebelum Lebaran harga daging harus di bawah 80 (Rp80 ribu),” kata Jokowi di Yogyakarta, dua pekan sebelum awal Ramadan 2016.

Jokowi menyesalkan fenomena inflasi musiman yang terus-menerus menghantui Indonesia ini. Pasalnya, masalah tersebut tak ditemukan di negara-negara lain, termasuk negara tetangga menjelang hari-hari besar. Sebaliknya, di negara lain justru kerap banting harga menjelang hari raya.

Namun, instruksi Jokowi tak mempan dan tak mampu membendung melambungnya harga-harga kebutuhan pokok dan daging sapi. Perlahan tapi pasti. Hingga pada akhir pekan pertama bulan Ramadan, di sejumlah pasar tradisional, harga daging sapi sudah menyentuh angka Rp120 ribu per kilogram.

Kondisi ini berlawanan dengan pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Mei lalu yang masih percaya, pasar murah bisa menyeimbangkan harga dan menahan lonjakan harga di pasar. “Ibarat lawan mau naik ring, ditempeleng duluan supaya tidak naik ring,” ujar Amran.

Operasi Pasar dinilai bukan solusi tepat menghadapi lonjakan harga akibat tingginya permintaan. Selain hanya mengatasi untuk jangka pendek, operasi pasar juga memiliki sisi minus karena tidak mampu dilakukan secara merata di seluruh Tanah Air. Dampaknya hanya parsial.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef),  Enny Hartati menjelaskan, harga naik dengan permintaan yang makin tinggi sangat masuk akal terjadi menjelang hari raya. Namun, yang menjadi masalah tatkala harga sudah melambung tinggi sepekan bahkan dua pekan sebelum Ramadan. Dia menilai pemerintah seharusnya bisa lebih dini melakukan antisipasi lonjakan harga. “Ini kan sudah terjadi bertahun-tahun artinya ketiadaan antisipasi,” kata Enny Hartati saat ditemui VIVA.co.id.

Dia memaparkan, ada sejumlah pos yang memang tidak diantisipasi sehingga membuat pemerintah kecolongan. Pertama, pemerintah gagal memberikan insentif kepada produsen bahan pangan termasuk petani sehingga saat permintaan meningkat, produksi pertanian tidak mencukupi. Kedua, dalam hal tata niaga, pemerintah hanya menyerahkan kepada mekanisme pasar. 

Pada saat produksi pertanian melemah, kesenjangan harga terus terjadi. Untuk itu, Enny menilai perlunya regulasi dalam hal mekanisme harga.

“Katakan misalnya seperti Bulog (Badan Urusan Logistik) untuk menetapkan harga di level petani. Jadi intinya untuk mengakhiri gejolak harga setiap Ramadan.”

Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, Daniel Johan juga mempertanyakan antisipasi gejolak harga yang sudah dilakukan pemerintah. Menurutnya, operasi pasar tidak akan memberikan solusi jangka panjang.  “Kami mendorong pemerintah untuk menetapkan kebijakan harga eceran tertinggi saat hari raya. Dengan harga eceran tertinggi kan semua bisa terjamin pada hari raya,” kata anggota dewan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Menurut Daniel, tidak efektifnya tata kelola niaga oleh pemerintah tak lepas dari basis data yang tidak kuat dan akurat.  Selain angka data permintaan dan pasokan yang tidak sahih, rantai distribusi dari produsen ke konsumen juga dirasa terlalu panjang sehingga tidak selalu bisa diintervensi pemerintah.

Selanjutnya...Kementan Membantah

Membantah

Kepala Pusat Data dan Analisis Kementerian Pertanian (Kementan), Suwandi membantah, seluruh kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga. Ia bahkan mengklaim, dengan operasi pasar sejumlah komoditas turun harga kecuali daging. “Harga minggu ini sudah turun dibandingkan minggu lalu karena adanya operasi pasar. Tinggal satu komoditas saja yang belum turun yaitu daging sapi,” ujarnya.

Menurut dia, masalah kenaikan harga tak lagi berkisar soal hukum permintaan dan penawaran yang disebut supply and demand. Namun, ekspektasi masyarakat dinilainya terlalu tinggi. Padahal harus terjadi keseimbangan harga antara petani dan pedagang. Dia mengatakan, selain melakukan operasi pasar, Kementan juga secara intensif memantau sentra-sentra produksi yang sudah siap panen. Setelah itu jalur distribusi juga diawasi agar berjalan lancar.

“Bagaimana kami mencoba memperpendek dan mendekatkan untuk menjembatani barang kepada konsumen sehingga lebih pendek (rantai distribusinya). Nanti akan dibantu juga oleh operasi pasar atau Bulog bahkan petani.”

Keran impor akan dibuka lebih lebar untuk menekan harga. “Kami akui agak telat menanggapi perencanaan. Sebenarnya sih enggak perencanaan tapi pelaksanaan,” kata Mendag Thomas Trikasih Lembong.

Berbeda dengan Kementan, Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong justru mengakui pihaknya kurang sigap mengendalikan lonjakan harga termasuk harga daging sapi yang kini bertengger di Rp120 ribu per kilogram. Untuk itu, keran impor akan dibuka lebih lebar untuk menekan harga. “Kami akui agak telat menanggapi perencanaan. Sebenarnya sih enggak perencanaan tapi pelaksanaan,” ujarnya di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat, 10 Juni 2016.

Dia tak mau membela diri dengan situasi inflasi yang terjadi saat ini. Meski demikian, menteri hasil reshuffle jilid I itu meminta agar masyarakat bisa menyadari bahwa situasi seperti ini tak mampu diatasi oleh satu kementerian saja. Rantai pasokan mulai hulu ke hilir menurutnya patut menjadi perhatian. Dalam proses itu dituntut adanya sinergi antarkementerian dan pelaku usaha.

“Kalau ada kritik maka kami anggap spirit positif. Masing-masing harus instropeksi dan berkaca. Kami harus mengakui ada kendala dan kelemahan di tempat masing-masing. Tapi tidak ada yang namanya saling menyalahkan.”

Selanjutnya...Terobosan KPPU

Terobosan KPPU

Selain melakukan antisipasi harga pasar, pemerintah juga mendorong penindakan dan sanksi terhadap spekulan dan kartel daging sapi yang selama ini ditengarai melakukan penimbunan setiap tahun. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Sidang Majelis KPPU memutuskan memberikan sanksi berupa denda terhadap 32 perusahaan yang dianggap menahan pasokan. Perusahaan kartel daging sapi ini dituding melakukan persekongkolan menahan daging sehingga daging langka di pasar dan menyebabkan tingginya harga.

Ketua KPPU, Syarkawi Rauf mengatakan, para asosiasi termasuk perusahaan penggemukan sapi atau industri feedlotter akan terus diawasi oleh lembaganya.

Menurut dia, pelaku usaha yang melakukan persekongkolan dengan pesaingnya untuk memengaruhi harga melanggar Pasal 11 Undang Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat. Jumlah denda terhadap 32 perusahaan feedlotter tersebut adalah total Rp108 miliar.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, langkah KPPU tersebut merupakan awal yang baik. YLKI setuju jika operasi pasar yang dilakukan selama ini tidak akan efektif apabila pelaku spekulasi tetap dibiarkan. Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, penindakan terhadap mafia perdagangan jangan berhenti hanya di kartel daging sapi. KPPU juga diminta membongkar lebih banyak mafia perdagangan sehingga tindakan itu bisa berdampak secara jangka panjang.

“Kalau itu tidak dibongkar ya susah, jadinya terus-terusan begini. Kalau permintaan tinggi, mereka menaikkan harga semaunya. Jadi bukan operasi pasar yang diperlukan tapi siapa pelaku kartelnya itu ditangkap dan ditindak secara ekonomi,” tuturnya. (mus)