Presiden Ingin Industri Pariwisata Lestarikan Budaya Lokal

VIVA – Pemerintah telah menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia hingga tahun 2019 sebesar 20 juta wisatawan, dan 275 juta kunjungan wisatawan nusantara. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu program yang diinisiasi oleh pemerintah adalah mengembangkan 10 destinasi baru atau 10 new Bali baru.

Pengembangan sepuluh destinasi wisata baru terus dikebut pemerintah. Dalam rapat terbatas pada Kamis, 16 November 2017, Presiden Joko Widodo meminta jajaran terkait untuk bergerak cepat dalam menuntaskan program ini.

"Sepuluh Bali baru ini harus cepat diselesaikan. Kementerian PU, Kementerian BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, Bekraf, Kementerian Koperasi dan UKM, semuanya harus siap terintegrasi dalam sebuah program pengembangan yang sudah kita putuskan," kata Jokowi seperti yang dikutip dari siaran pers Kementerian Pariwisata, Jumat 17 November 2017.

Menurut Presiden, ada sebuah kesempatan besar yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menarik wisatawan asing, asal Tiongkok misalnya. Terdapat lonjakan jumlah wisatawan asal Tiongkok ke penjuru dunia, yakni sebesar 125 juta orang. Angka tersebut diperkirakan akan bertambah menjadi 180 juta dalam lima tahun ke depan.

"Itu baru dari satu negara. Dan dari sana itu hampir separuhnya masuknya ke Asia. Separuh dari 125 juta, artinya 62 juta itu masuk ke Asia. Dari angka tersebut, kalau kita memiliki destinasi 10 Bali baru yang kita garap dengan cepat dan baik, tentu saja dengan diferensiasi, yang berbeda antara satu dengan lain, saya kira ini menjadi suatu yang menarik," ucapnya.

Presiden ingin mengembangkan Mandalika atau Danau Toba, karenanya lingkungan pariwisata harus disiapkan. Ia ingin pengembangan pariwisata melestarikan budaya lokal.

"Contoh kemarin seperti Mandalika, bukit-bukit yang ada di kanan-kiri itu gundul semuanya, maka itu segera tanam. Kemudian bangunan-bangunan adat jangan sampai malah dihilangkan dan diganti dengan arsitektur Spanyol dan mediterania misalnya," kata Presiden.

Demikian halnya dengan Danau Toba. Rumah-rumah tradisional, yang berwarna-warni di sekitar danau, menurutnya dapat dijadikan kelebihan tersendiri bagi pengembangan merek kawasan Danau Toba.

"Saya kira Bekraf atau Kementerian Pariwisata bisa mengintervensi," ucapnya.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini berpesan bahwa pemerintah memerlukan kecepatan dalam merespons perkembangan pariwisata global, yang begitu cepat. Apalagi saat ini tren pola konsumsi masyarakat mulai berubah.

Komoditas yang berhubungan dengan rekreasi dan gaya hidup kini dianggap penting oleh
masyarakat, dibanding membeli barang.

"Sekarang ini kelihatannya ada pergeseran orang untuk tidak belanja barang, tapi senang wisata, senang mencoba restoran baru, dan makanan-makanan khas. Ini sebuah kesempatan yang dapat kita manfaatkan," ujarnya.