Kemenag Berikan Akselerasi Sertifikasi Halal di Tiga Ribu Desa Wisata

VIVA Lifestyle – Dalam upaya meningkatkan sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman di destinasi wisata, Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) bekerja sama dengan Kedeputian Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menggelar kegiatan Wajib Halal Oktober 2024 (WHO-2024) di 3 ribu Desa Wisata.

Muhammad Aqil Irham, Kepala BPJPH, menyatakan bahwa akselerasi sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman di 3 ribu Desa Wisata dilakukan melalui kolaborasi BPJPH Kemenag dan Kemenparekraf. Hal ini merupakan bagian dari rangkaian WHO-2024 yang bertujuan untuk mempersiapkan implementasi kewajiban sertifikasi halal yang akan dimulai pada 18 Oktober 2024. Scroll lebih lanjut ya.

"Hari ini, akselerasi sertifikasi halal bagi produk makanan-minuman di tiga ribu Desa Wisata kita laksanakan melalui sinergi kolaborasi antara BPJPH Kemenag dan Kemenparekraf," kata Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, usai menyapa para peserta kegiatan dan stakeholder di berbagai daerah melalui teleconference di Jakarta, Sabtu, 4 Mei 2024.

"Kegiatan ini juga merupakan rangkaian Wajib Halal Oktober 2024 (WHO-2024) yang terus digulirkan dalam rangka menyambut implementasi kewajiban sertifikasi halal yang akan dimulai pada 18 Oktober 2024 mendatang," sambungnya.

WHO-2024 di tiga ribu Desa Wisata dirancang untuk menyosialisasikan dan mengedukasi kewajiban sertifikasi halal kepada pelaku usaha produsen produk makanan dan minuman di sekitar destinasi wisata. Dalam kegiatan ini, dilakukan lima aktivitas, termasuk kampanye, sosialisasi, layanan pendaftaran, konsultasi, dan coaching clinic.

Aqil menegaskan bahwa kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak, tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga di tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta melibatkan beragam lembaga dan kelompok terkait. Tujuannya adalah membangun ekosistem percepatan sertifikasi halal nasional yang berkelanjutan.

"WHO-2024 di tiga ribu Desa Wisata ini kita harapkan menjadi upaya nyata dalam meletakkan dan membangun ekosistem percepatan sertifikasi halal nasional yang terus berkelanjutan," sebut Aqil.

"Kami berharap, kolaborasi yang telah terbentuk ini akan terus berkelanjutan secara produktif. Sehingga, produk-produk yang menjadi penunjang layanan destinasi wisata di seluruh Indonesia dapat bersertifikat halal," katanya lagi.

BPJPH telah gencar dalam sosialisasi kewajiban sertifikasi halal. Pada tahun 2023, mereka menggelar Kampanye Wajib Sertifikasi Halal di 1.012 lokasi di seluruh Indonesia, yang bahkan memperoleh Rekor MURI sebagai kampanye serentak terbesar di Indonesia. Kegiatan serupa juga dilakukan tahun ini, seperti Sosialisasi WHO 2024 di 5.040 lokasi, layanan pendaftaran on the spot di 405 lokasi, dan sosialisasi melalui pengawasan terpadu di 1.068 lokasi.