Kasus COVID-19 Tambah Terus, Orangtua Murid Protes PTM 100 Persen

VIVA – Diberlakukannya kembali sistem belajar tatap muka atau PTM di sejumlah sekolah di Jakarta membuat sebagian orangtua murid mengaku resah. Apalagi baru-baru ini, kasus COVID-19 di Jakarta justru makin melonjak.

Data per 30 Januari 2022, kasus COVID-19 di DKI Jakarta bertambah 6.613 kasus terdiri dari transmisi lokal 6.323 kasus dan PPLN 290 kasus dengan kumulatifnya 908.084 kasus. Sementara untuk sebaran kasus aktif per wilayah, ada 5 provinsi dengan angka tertinggi. Diantaranya, DKI Jakarta melebihi 28.702 kasus.

Lantaran selalu bertambahnya kasus COVID-19 di Jakarta, sejumlah orangtua murid menyayangkan masih ada sekolah-sekolah di DKI Jakarta yang memberlakukan PTM 100 persen. 

Salah seorang ibu, bernama Rini, bahkan mengatakan, putranya harus tetap menjalani kegiatan belajar tatap muka di sekolah, sementara sekolah-sekolah lainnya yang berdekatan dengan sekolah tersebut, telah memutuskan untuk kembali menjalani pembelajaran jarak jauh atau PJJ lantaran ada sejumlah siswa dan gurunya yang positif terkonfirmasi COVID-19. 

"Saat ditanya ke pihak sekolah, alasannya karena di sekolah anak saya belum ada laporan yang terkonfirmasi positif COVID-19," kata Rini. 

Dengan adanya kasus tersebut, Rini mengaku khawatir, mengapa tidak secara serentak, seluruh sekolah di Jakarta kembali menjalani PJJ hingga kasus kembali mereda. 

Tak cuma Rini orangtua yang menginginkan PJJ di Jakarta kembali diberlakukan. Firry Wahid seorang ayah yang juga mengeluhkan, mengapa sekolah di Jakarta begitu tergesa-gesa memberlakukan PTM 100 persen. 

"Saya ingin berkonsultasi dan mengeluhkan kondisi PTM 100 persen yang sangat dipaksakan untuk terus berlanjut. Saat ini sekolah anak saya yang kedua, telah jadi kluster COVID-19 dengan setidaknya 15 anak didik positif corona. Alhamdulillah hasil pertemuan guru-murid pagi ini memutuskan akan PJJ paling tidak 14 hari ke depan," kata Firry yang juga keponakan dari Dr. K.H. Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, Presiden Indonesia yang keempat. 

Meski begitu, lanjut Firry, tidak demikian dengan sekolah anaknya yang pertama, yakni salah satu SMP di Jakarta. SMP tersebut tetap memaksakan masuk PTM 100 persen dengan alasan instruksi Dinas untuk tetap PTM 100 persen selama belum ada kasus positif yang terjadi di sekolah tersebut. 

"Kami paham posisi sekolah yang terjepit karena harus menjalankan perintah dari Dinas Pendidikan, tapi apakah harus jadi kluster dulu dan membahayakan nyawa anak-anak kita untuk bisa kembali ke PJJ?," ujarnya mempertanyakan saat berbincang dengan VIVA.co.id, Senin 31 Januari 2022. 

Firry sangat berharap, ketika kasus COVID-19 di Jakarta masih terus bertambah, tak ada salahnya, sistem belajar online kembali dijalankan. 

"Hari demi hari Omicron datang kasusnya terus bertambah, sangat tidak bijak paksakan PTM 100 persen, beberapa kantor bahkan kembali WFH, kenapa anak-anak disuruh 100 persen PTM, dan tak ada jarak. Belajar online kita sudah hampir dua tahun online, so far baik baik saja," ujar Firry.

Tak Bisa Disepelekan

Menanggapi hal ini, sejumlah pihak seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) pun menyayangkan keputusan pemerintah yang terkesan tergesa-gesa memberlakukan PTM 100 persen. 

Lonjakan kasus COVID-19 mulai terjadi secara signifikan dalam sepekan terakhir, bahkan sudah mencapai 12 ribu kasus positif per hari. Bukan cuma itu, penambahan kasus rawat inap di rumah sakit juga kian meningkat. 

Sejak awal tahun, pemerintah sudah memulai PTM 100 persen terbatas di berbagai daerah dengan level PPKM tertentu. Saat itu, kasus masih landai dengan belum mencapai angka seribu kasus konfirmasi per harinya. Kini, penambahan kasus sudah tak dapat disepelekan lantaran sudah mencapai belasan ribu kasus.

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 sekaligus Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, menegaskan belum ada perubahan untuk PTM. Sebabnya, Nadia menilai PTM bisa dilaksanakan sesuai dengan level PPKM di daerah masing-masing.

"Ini (PTM/PJJ) nanti disesuaikan dengan level PPKM masing-masing kabupaten kota," tuturnya kepada VIVA.co.id, Senin 31 Januari 2022.

Bersamaan dengan itu, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah Yanuarso menyoroti pembelajaran tatap muka yang sudah dilaksanakan dalam beberapa pekan. Piprim menyayangkan masih banyaknya kasus COVID sehingga memicu penutupan PTM sementara.

"Ketika kasus kembali meningkat dan PPKM level 2, sebaiknya sekolah tidak membuka PTM 100 persen," ujar Piprim, di kesempatan berbeda.

Piprim berharap, sesuai arahan IDAI, agar pemilihan hybrid tetap dilaksanakan. Terlebih, masih banyak anak yang belum mendapatkan vaksinasi secara merata.

"Untuk PAUD sekolah daring dulu. Rekomendasi IDAI tidak ada perubahan. Kami sudah bersurat dengan instansi terkait, perlu dievaluasi lagi terkait pelaksanaan PTM terbatas," bebernya.

Senada, Ketua Satuan Tugas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof. Zubairi Djoerban juga menyampaikan bahwa peningkatan positivity rate itu perlu diwaspadai. Sebabnya, angka tersebut melampaui standard Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni 5 persen. Untuk itu, Prof Zubairi memperingatkan agar kembali meninjau kebijakan sekolah saat ini.

"Ini indikator bahwa sekolah tatap muka tidak lagi aman. Ada pilihan pembelajaran jarak jauh. Mohon dipertimbangkan untuk menghentikan sementara PTM 100 persen dan menaikkan PPKM ke level lebih tinggi," tuturnya.

Apalagi, belum seluruh anak diberikan vaksin COVID-19 secara merata sehingga patut diwaspadai penularan bisa kian meluas. Prof Zubairi juga mengingatkan kini rumah sakit sudah mulai terisi lebih dari 30 persen sehingga patut diperketat protokol kesehatan.

"Ada baiknya di daerah-daerah merah COVID-19 kembali ke sekolah virtual. Sedangkan yang positivity rate-nya rendah, masih dimungkinkan untuk tetap PTM. Ingat, keterisian rumah sakit telah naik lebih dari 30 persen saat ini," pungkasnya.

Pada sebaran kasus aktif per wilayah pada 30 Januari 2022, ada 5 provinsi dengan angka tertinggi. Diantaranya, DKI Jakarta melebihi 28.702 kasus, Jawa Barat sebanyak 13.836 kasus, Banten sebanyak 10.617 kasus, Jawa Tengah sebanyak 1.940 kasus dan Bali sebanyak 1.618 kasus.

Sejauh ini Pemprov DKI Jakarta masih menerapkan PTM 100 persen karena masih menerapkan PPKM level 2.