Kemendikbudristek Beri Tunjangan dan Angkat 774 Ribu Guru Honorer Jadi ASN PPPK

Jakarta, VIVA – Guru memegang peran krusial dalam dunia pendidikan, karena mereka adalah ujung tombak dalam membentuk generasi penerus bangsa. Mengingat pentingnya peran ini, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi para guru. 

Berbagai upaya dilakukan untuk memastikan bahwa guru di Indonesia selalu berkualitas dan kehidupannya sejahtera. Upaya ini diharapkan dapat menghasilkan pendidikan yang lebih baik dan merata di seluruh Indonesia. Berikut upaya yang dilakukan Kemendikbudristek!

1. Pengangkatan Guru Honorer Menjadi ASN PPPK

Salah satu upaya signifikan yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengangkat lebih dari 700 ribu guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini memberikan angin segar bagi para guru yang selama bertahun-tahun tidak mendapatkan pengangkatan sejak 2018.

Dengan menjadi ASN PPPK, para guru honorer tidak hanya mendapatkan status yang lebih jelas, tetapi juga memperoleh hak dan fasilitas yang lebih baik, seperti gaji yang lebih layak dan jaminan sosial.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) per Agustus 2024, ketika program ASN PPPK pertama kali diluncurkan pada tahun 2020, jumlah guru non-ASN mencapai lebih dari 1,2 juta.

Dalam periode 2021 hingga 2023, sebanyak 774.999 guru telah diangkat menjadi ASN PPPK, yang menyebabkan peningkatan jumlah ASN guru sebesar 61 persen dalam tiga tahun terakhir.

Saat ini, masih ada 496.174 guru non-ASN yang bekerja di sekolah negeri di bawah naungan Kemendikbudristek. Untuk tahun 2024, pemerintah daerah telah mengajukan 241.853 formasi ASN PPPK yang diharapkan dapat mengurangi jumlah guru non-ASN tersebut.

“Guru yang cinta profesinya harus sejahtera dulu. Semoga semua guru honorer segera menjadi ASN,” kata Nunuk Suryani, selaku Direktur Jenderal GTK, Kemendikbudristek, dalam keterangan rilis yang VIVA terima pada Senin (26/8/2024).

Pemerintah juga melakukan berbagai upaya lain untuk mendukung kesejahteraan guru non-ASN, salah satunya melalui pemberian tunjangan profesi dan bantuan insentif.

Pada tahun 2024, bantuan insentif bagi guru non-ASN akan dicairkan setiap semester, dengan besaran Rp300 ribu per bulan untuk guru formal dan Rp200 ribu per bulan untuk guru nonformal. Inisiatif ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi guru non-ASN sambil menunggu proses pengangkatan mereka sebagai ASN PPPK.

Pemerintah juga berfokus pada pengembangan kompetensi guru untuk menciptakan pendidikan berkualitas, salah satunya melalui Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP). 

PGP menawarkan pelatihan dan pendampingan dengan fokus pada kepemimpinan pembelajaran, agar guru dapat memimpin komunitas belajar dan menciptakan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan murid.

Dalam empat tahun terakhir sejak 2020, lebih dari 90 ribu calon guru penggerak (CGP) telah mengikuti program ini, dengan 61.256 di antaranya berhasil lulus. Saat ini, Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) telah memasuki angkatan ke-11, dengan 32.279 peserta yang akan menjalani pendidikan selama 6 bulan, mulai 13 Juni hingga 23 Desember 2024.

“Melalui PGP, kita berupaya melahirkan generasi baru pemimpin pendidikan Indonesia, yaitu guru-guru yang memandang anak-anak didik dengan rasa penuh hormat; guru-guru yang akan menomorsatukan murid dalam setiap keputusannya nantinya, baik sebagai Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, atau bentuk kepemimpinan pendidikan lainnya,” ungkap Nunuk.

Menurut Nunuk, program ini telah memberikan dorongan besar dalam peningkatan kompetensi guru secara signifikan. Lebih dari 12 ribu guru penggerak telah diangkat menjadi kepala sekolah.

“Sudah ada sebanyak 12.400 guru penggerak yang menjadi kepala sekolah dan diharapkan ke depan dapat terus bertambah,” katanya.

Kemendikbudristek juga menyediakan Platform Merdeka Mengajar (PMM) untuk membantu guru meningkatkan kompetensi. PMM menawarkan akses ke sumber belajar, pelatihan, dan materi pengajaran secara fleksibel. Selain itu, PMM memungkinkan guru berbagi praktik baik dan umpan balik, membentuk komunitas pembelajaran yang kolaboratif.

Menteri Kemendikbudristek, Nadiem Makarim, menyatakan bahwa PMM tidak hanya membantu guru meningkatkan kompetensi pribadi, tetapi juga berperan dalam pengembangan kompetensi rekan-rekan guru di seluruh Indonesia.

“Ini adalah aplikasi untuk menerapkan Kurikulum Merdeka dan belajar menjadi pengajar yang lebih baik,” kata Nadiem.