Momen Jokowi Jengkel Saat Tahu Guru Sampai Malam Urus SPJ, Bukan Ngurusin Belajar

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti kinerja aparatur sipil negara (ASN) yang lebih banyak mengurusi Sistem Pertanggungjawaban dalam penggunaan keuangan negara atau lebih dikenal SPJ (Surat Pertanggung Jawaban). Dia menilai hal ini dikarenakan rumitnya pengurusan SPJ.

Ia menceritakan pengalamannya melihat guru yang bekerja hingga larut malam karena sibuk mengurus SPJ.

“Pak Jokowi nanya nih kenapa ya Guru & Kepala Sekolah suka kerja sampai tengah malam? Saya lihat, ini kok kepala sekolah dan guru ini kerja sampai malam-malam urusan apa saja? SPJ, bukan urusan menyiapkan, merencanakan kegiatan belajar mengajar, tapi urusannya SPJ.” Ungkap Jokowi dalam pembukaan Rakernas Korps Pegawai RI (KORPRI) di Hotel Mercure Jakarta Utara, Rabu, 3 Oktober 2023.

Kemudian Ia juga mengungkapkan bahwa telah menyampaikan ke menteri keuangan mengenai sistem yang harus dirombak agar orientasi ASN tidak lagi sibuk dengan urusan menyiapkan SPJ.

“Oleh sebab itu saya balik ke sini, saya sampaikan ke menteri keuangan. Bu ini sistemnya harus dirombak, harus dirubah, sehingga orientasi ASN kita tidak menyiapkan SPJ.” Tuturnya.

Jokowi juga menyampaikan bahwa SPJ itu wajib, tetapi ia heran dengan langkah yang banyak, bahkan dirinya mengungkap terdapat 43 langkah dan kesan bagaimana jika langkah itu menjadi banyak setelah sampai tingkat kabupaten atau kota.

“SPJ itu wajib, iya, tapi jangan sampai-sampai prosedur 43 ste.Itu belum anakannya. Karena dari pusat 43, begitu sampai provinsi, begitu sampai kabupaten, sampai kota bisa menjadi 120-an, beranak pinak. Bener nggak? “ Ujar dan tanya Jokowi ke para hadirin yang datang

Jokowi sekali lagi menanyakan kebenaran ke hadirin yang datang, dan menantang siapa yang tidak setuju dengan argumennya akan diberi sepeda.

“Siapa yang tidak bener, tunjuk jari, saya beri sepeda” Ujar Jokowi dibalas dengan gelak tawa hadirin yang datang.

Ia juga menyangkan kenapa ada sistem yang gak benar dan menekankan apa yang sebenarnya apa yang harus menjadi kepentingan bagi semua:

“Karena kenyataannya seperti itu, ada sebuah sistem kita ini yang nggak bener. Mestinya birokrasi kita ini, mestinya urusannya urusan yang penting, karena memang ini adalah mesin.” Ujar jengkel.

“Apa yang penting itu? Di saatu provinsi, Kabupaten dan kota dan nasional. Pertama, pertumbuhan ekonomi, harusnya ukurannya seperti itu, sekda nggak bisa diangkat kalu dia tidak bisa misalnya menumbuhkan ekonomi di sebuah kabupaten enak koma. Ukurannya gitu bukan urusan apa, ukan ukurannya SPJ, repot kalu seperti itu, kejebak dalam sistem seperti itu” Pungkas Jokowi.