Kecewa Kuota Penuh Diisi Murid Luar Daerah, Orang Tua Segel SMKN 1 Tambun Utara

Bekasi – Puluhan orangtua calon siswa mendatangi SMKN 1 Tambun Utara di Jalan Suropati Raya, Desa Srijaya, Tambun Utara Bekasi, Jawa Barat Selasa, 12 juli 2023 lalu.

Orang tua siswa marah pasalnya hampir seluruh murid yang diterima di SMKN 1 Tambun Utara berasal dari luar daerah, sehingga anak-anak mereka yang tinggal di wilayah sekitar tidak diterima masuk di sekolah tersebut.

Dalam aksi tersebut, sejumlah orang tua calon siswa menuntut SMKN 1 Tambun Utara menerima anak-anak mereka untuk belajar di sana.

Alih-alih menemui orangtua calon siswa, kepala sekolah SMKN 1 Tambun Utara malah bersembunyi di dalam ruangan. Alhasil orang tua yang jengkel pun mengunci pagar sekolah menggunakan rantai dan gembok.

Kepala sekolah SMKN 1 Tambun Utara baru menemui orang tua murid setelah Kepala Desa Srijaya datang ke lokasi dan menarik paksa kepala sekolah untuk menemui orang tua calon murid yang mulai emosi.

Didampingi Kepala Desa, pihak sekolah dan orang tua calon siswa pun akhirnya sepakat untuk bermusyawarah.

Orang tua calon siswa, Masfupah mengaku kecewa pasalnya pihak sekolah hanya beralasan anak-anak mereka tidak diterima lantaran nilai rendah.

“Bukan zonasi, ini gelombang kedua yang paling diutamakan nilai rapor, katanya alasannya nilainya rendah,” ujar Masfupah, seperti dilihat dari unggahan akun TikTok bangmijarsaputra, Kamis, 13 Juli 2023.

Yati Aryati, orang tua calon siswa mengaku pihak sekolah banyak menerima murid dari luar daerah, sementara anaknya yang tinggal di daerah sekitar tidak diterima.

“Kenapa yang jau diterima, saya orang sini nggak diterima, Ya Allah saya udah ikut dari tahap pertama, kedua, terakhir saya ikut nggak masuk juga, alasannya katanya nilainya,” kata dia

Setelah dilakukan musyawarah, pihak sekolah berjanji akan mengusulkan penambahan kuota penerimaan murid baru ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Kepala Sekolah SMKN 1 Tambun Utara, Firdaus B Selomo mengatakan penambahan kuota penerimaan akan menimbulkan masalah baru, yaitu kurangnya tenaga pengajar dan ketersediaan ruang belajar.

“Memang secara aturan memungkinkan saja sebenarnya dengan catatan itu permohonan dari warga, dan mereka harus siap dengan segala konsekuensinya karena sekolah kan terbatas,“ ujar Firdaus

“Selama mereka bisa menjamin semua itu ya silahkan saja,” pungkasnya