Mengapa Transgender Dilarang di Rusia? Ini Alasannya

VIVA Edukasi – Rusia menjadi salah satu negara yang mematikan keberadaan transgender di tengah banyaknya negara barat yang mulai melegalkan LGBT.

Dilansir dari The Guardian, para transgender dilarang untuk mengemudi di jalanan Rusia, menurut amandemen hukum baru yang diterbitkan pada 2015. Dalam hukum tersebut tercantum peraturan tentang larangan mengemudi bagi orang yang dianggap memiliki "gangguan seksual" juga termasuk fetishist, voyeur, exhibitionist, dan waria.

Hal ini tentu langsung mendapat kecaman dari para aktivis hak asasi manusia dan dicap sebagai hukum yang diskriminatif.

Bila menelusur ke belakang, sebenarnya Rusia sempat meliberalisasi undang-undang anti LGBT mereka setelah keruntuhan Uni Soviet di tahun 1991. Serta sempat melakukan dekriminalisasi hubungan homoseksual di tahun 1993.

Menurut laman The Council for Global Equality, para warga Rusia juga diperbolehkan untuk melakukan transgender pada tahun 1997. Meski pada aturan ini terdapat banyak kendala. Namun pada tahun 2013, Moskow telah mengeluarkan undang-undang baru yang melarang "propaganda hubungan seksual non tradisional".

Bahasa "non tradisional" dalam undang undang ini merupakan bentuk penentangan rusia terhadap kaum LGBT yang telah mendapat perlindungan dari PBB.

Undang-undang baru menetapkan denda administratif untuk propaganda LGBT sebesar 4.000 hingga 5.000 rubel (sekitar USD120 - USD150 dolar AS) untuk individu dan 800.000 hingga 1 juta rubel (sekitar USD24.000 - USD30.000 dolar AS) untuk LSM, perusahaan, atau badan hukum lainnya.

Sedangkan untuk para pengunjung yang berada dari luar akan ditetapkan hukuman penjara selama 15 hari dan akan dideportasi. Perlawanan Rusia terhadap praktek LGBT ini juga dikaitkan dengan invasi Ukraina.

Beberapa dari mereka mengklaim bahwa peperangan dengan Ukraina ini merupakan bentuk dari penentangan pada negara Eropa yang melegalkan LGBT.

Dilansir dari BBC, Alexander Khinshtein, ketua komisi informasi parlemen, mengatakan "tentara Rusia yang sedang berlangsung sebagai bagian dari invasi Ukraina adalah untuk melindungi nilai-nilai Kristen tradisional".

Kepala Gereja Ortodoks Rusia, Patriarch Kirill, juga mendukungnya. Dia menggambarkan perang Rusia di Ukraina sebagai pertempuran antara mereka yang mendukung acara kebanggaan gay pro-Barat, dan mereka yang menolaknya.

Meski terkesan mengecam keberadaan kaum LGBT, Presiden Vladimir Putin menegaskan bahwa undang-undang tersebut dibentuk hanya untuk melindungi generasi muda Rusia. Warga transgender terkait yang mendapat larangan mengemudi akhirnya diberikan lampu hijau oleh pemerintah Moskow, setelah banyak mendapat kecaman di tahun 2015.