Pemerintah Targetkan 405.000 Guru Penggerak pada 2024

VIVA – Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menargetkan sebanyak 405.000 guru menjadi Guru Penggerak pada 2024.

“Saat ini Program Guru Penggerak sudah tiga angkatan dengan jumlah 2.800 guru per angkatan. Angkatan pertama telah lulus seusai menjalani pendidikan selama sembilan bulan dalam Program Guru Penggerak,” ujar Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek, Praptono, dalam rilisnya di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan angkatan pertama kita terdiri dari 56 kabupaten dari seluruh Indonesia. Praptono mengatakan, guru yang mendaftar untuk menjadi Guru Penggerak tidak hanya berada di wilayah perkotaan, melainkan berasal dari berbagai daerah, antara lain Lampung, Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur, hingga Sorong di Papua Barat.

Proses seleksi dan persyaratan yang ketat tidak menyurutkan semangat para guru untuk mendaftar sebagai Guru Penggerak.
 

“Animo guru sangat tinggi, meskipun kami menerapkan seleksi yang sangat ketat bagi calon Guru Penggerak mulai dari seleksi administrasi, lalu seleksi tahap dua dengan CV dan esai. Bahkan dari seleksi tahap dua, kami sudah bisa melihat bagaimana guru-guru ini memiliki potensi pembelajaran pada tahap simulasi dan wawancara,” kata dia.

Ia menuturkan target yang dicanangkan Kemendikbudristek untuk Program Guru Penggerak pada setiap angkatan dan di setiap daerah selalu tercapai.

Kemendikbudristek menyeleksi guru-guru di seluruh negeri dari semua jenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SLB. Sementara seleksi untuk Guru Penggerak di jenjang SMK baru dimulai pada angkatan keempat. Ditargetkan, jumlah Guru Penggerak hingga akhir 2024 mencapai 405.000 orang.

“Dari angkatan ke angkatan, sasaran dari implementasi Guru Penggerak ini berlipat-lipat. Pada angkatan satu sampai tiga ada 2.800 orang per angkatan. Lalu di angkatan empat sampai enam ada 8.000 orang, dan sampai nanti pada akhir tahun 2024 kita menargetkan 405.000 Guru Penggerak,” kat Praptono.

Ia lalu menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menyukseskan dan mengembangkan Program Guru Penggerak, salah satunya kolaborasi dalam aspek anggaran.

Saat ini, seluruh pembiayaan Program Guru Penggerak dibiayai oleh pemerintah pusat.

“Aspek anggaran sangat penting sehingga kita bisa mengimplementasikan lebih baik dan bersinergi dengan Pemda. Hasil evaluasi kami bahwa ada potensi di daerah yang bisa kita kapitalisasi untuk bisa lebih mendorong implementasi pendidikan Guru Penggerak, jadi bisa bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah,” katanya.

Praptono menambahkan kolaborasi menjadi hal penting, karena sektor pendidikan adalah kebijakan yang sudah diotonomikan ke daerah, maka pemerintah pusat akan lebih memainkan peran untuk mendorong dan menguatkan potensi yang ada di daerah.

Pendidikan Guru Penggerak angkatan satu sampai tiga bisa menjadi praktik baik dan membuktikan bahwa Indonesia memiliki guru-guru berkualitas dari pelatihan yang dirancang dan diselenggarakan oleh Kemendikbudristek.

“Dengan praktik baik ini saya yakin daerah akan terpanggil untuk mengalokasikan APBD-nya sehingga ketika sasaran kita semakin besar maka pembiayaan akan bisa didukung dan didorong pemerintah secara bersama-sama,” ujarnya. (AN)