Penggunaan Produk Dalam Negeri Bisa Maksimal dengan Transformasi Digital

Jakarta – Acara Indonesia Catalogue Expo and Forum Tahap VI saat ini sedang digelar di Jiexpo Kemayoran, Jakarta. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam mewujudkan kolaborasi berbagai pihak untuk menggalakkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui belanja pemerintah.

ICEF menjadi wadah bagi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) untuk bersatu padu dalam menggiatkan proses belanja pemerintah melalui APBN/APBD.

Fokus utamanya adalah meningkatkan belanja PDN dan mendukung produksi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMK-Koperasi), dengan tujuan besar memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam upaya memaksimalkan pengelolaan anggaran pemerintah terkait pembelian produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, koperasi, LKPP telah melakukan berbagai upaya dengan bersinergi dengan Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, serta KADIN melalui kegiatan temu bisnis ICEF 2023.

Kegiatan ini menyasar hampir Rp800 triliun anggaran pemerintah yang belum ditransaksikan dari rencana umum pengadaan sekitar Rp1.100 triliun.

“Transaksinya baru sekitar Rp387 triliun. Maka, sisanya kami arahkan dalam kegiatan temu bisnis ini yang mempertemukan penyedia jasa dengan user, yaitu pemerintah,” ujar Kepala LKPP, Hendrar Prihadi.

ICEF 2023 juga dihadiri oleh Mbizmarket, marketplace mitra Toko Daring LKPP yang berkomitmen mendukung upaya LKPP dalam menggalakkan penggunaan produk dalam negeri.

CEO and Founder Mbizmarket, Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan menuturkan bahwa dengan transformasi digital sistem pengadaan barang/jasa pemerintah melalui marketplace mitra Toko Daring LKPP, transaksi pengadaan bisa dilakukan dengan lebih transparan.

“APBN/APBD diharapkan dapat dibelanjakan secara efisien, cepat dan tepat melalui penyedia usaha mikro kecil (UMK) yang telah bergabung di platform kami,” tuturnya melalui keterangan resmi, dikutip VIVA Tekno Jumat 4 Agustus 2023.

Selain itu, kata Ryn, dengan bertransaksi di Mbizmarket maka pejabat pengadaan pemerintah dengan mudah dapat mencari produk dalam negeri dan mengetahui persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Terkait dengan laporan, pejabat pemerintah yang membutuhkan juga dapat dengan mudah memperoleh laporan belanja Produk Dalam Negeri dan TKDN, dalam bentuk laporan akumulasi jumlah barang dan nilai, termasuk persentasenya,” jelasnya.