Ketika Diplomasi Bertransformasi di Era Digital

Aplikasi Safe Travel.
Sumber :
  • http://safetravel.id/

VIVA – Kementerian Luar Negeri tengah menggiatkan berbagai kegiatan diplomasi melalui digital (Digital Diplomacy). Hal ini tidak saja dilakukan untuk mendukung kegiatan bidang ekonomi, politik, tetapi juga sebagai sarana untuk menjalin komunikasi dengan WNI di luar negeri.

Pejabat dari Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, Achmad Ramadhan mengatakan, praktik diplomasi digital tengah digencarkan.

Paling anyar, kata dia, adalah pada pertengahan April kemarin, di mana Kemenlu telah memanfaatkan digital guna melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri.

"Kami meluncurkan platform aplikasi Safe Travel yang berbasis multiplatform. Sebelumnya, pemanfaatan digital telah dilakukan melalui website dan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube," kata Achmad, dalam keterangannya, Jumat, 13 Juli 2018.

Lebih lanjut ia menerangkan bahwa tidak hanya dalam kondisi darurat, aplikasi tersebut dirancang dengan konsep aman dan menyenangkan, berisikan informasi praktis yang diperlukan WNI.

Dalam aplikasi yang dapat diunduh gratis ini, WNI akan mendapatkan informasi lengkap mengenai berbagai negara di dunia, informasi kontak Perwakilan RI, hukum dan tata aturan yang berlaku di masing-masing negara, mata uang setempat, tempat ibadah, lokasi wisata, maupun informasi kuliner.

“Fitur penting lainnya adalah tombol darurat (panic button). Dalam keadaan darurat, WNI yang berada di luar negeri dapat menggunakan fitur tombol darurat untuk mengirim foto, merekam video, menghubungi Perwakilan RI terdekat dan mengirim lokasi kejadian,” ujar Achmad, yang mengaku bahwa konsep aplikasi Safe Travel seperti media sosial.

Pada kesempatan yang sama, Jovan Kurbalija selaku Direktur DiploFoundation, menyebut kalau diplomasi digital harus memanfaatkan situs jejaring sosial.

“Di era digital, penggunaan media sosial untuk diplomasi telah menjadi kebutuhan. Hampir semua pemimpin global saat ini memiliki akun Facebook dan Twitter dan menggunakannya sebagai saluran diplomasi," tutur Jovan. (ren)