Soal Jack Ma Penasehat, RI Jangan Jadi Pasar Produk Impor
- Twitter/@AlibabaGroup
VIVA.co.id – Pemerintah Indonesia telah mengangkat pendiri Alibaba Group, Jack Ma menjadi penasihat pengembangan e-commerce Indonesia. Keputusan pemerintah ini mendapat respons beragam dari berbagai kalangan di tanah air. Salah satu respons yang mengemuka yakni kenapa pemerintah memilih pelaku e-commerce asal Tiongkok tersebut.
Executive Director dan Chief of Communication Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi menilai pemerintah perlu menjelaskan alasan sebenarnya pengangkatan bos Alibaba tersebut. Heru mengkhawatirkan, pengangkatan Jack Ma itu bisa menciptakan konflik kepentingan, sebab Alibaba telah menjadi investor Lazada dan Tokopedia.
"Dan tentu akan lebih mengutamakan kepentingan bisnisnya daripada yang lain," ujar pengajar Universitas Multimedia Nusantara tersebut kepada VIVA.co.id, Selasa 29 Agustus 2017.
Jika semangat pengangkatan Jack Ma adalah untuk mengambil ilmunya sukses mengembangkan Alibaba sebagai perusahaan e-commerce yang mendunia, Heru berpendapat, pemerintah tidak wajib harus memilih Jack Ma. Bagi Heru, pemerintah bisa menempuh cara lain dalam pengembangan e-commerce.
"Kan bisa diundang di workshop atau diskusi intens saja, tanpa perlu secara resmi didapuk sebagai penasihat," jelasnya.
Apalagi, di tanah air ada beberapa pilihan ahli e-commerce maupun pelaku digital yang punya visi pengembangan industri dagang daring
"Sementara di sini juga sebenarnya banyak pakar e-commerce yang tahu masalah," katanya.
Sayangnya, kata dia, para pakar di dalam negeri tidak diajak duduk bareng oleh pemerintah membahas bagaimana e-commerce Indonesia ke depan. Dia berpandangan, e-commerce Indonesia harus bisa sebesar mungkin dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi Indonesia dan mengedepankan produk lokal.
"Jangan Indonesia hanya jadi pasar produk impor," katanya.
Pekan lalu, Jack Ma resmi menerima tawaran pemerintah Indonesia menjadi penasihat steering committee dari inisiatif dalam menyusun peta jalan e-commerce di Indonesia.
Penyusunan peta jalan itu saat ini memang diketuai oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution. Seperti diketahui, Darmin bersama Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara, berada di Beijing, China.