Pengamat: Bentuk Badan Cyber Tak Perlu Gandeng Asing

VIVA.co.id - Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai pemerintah tak perlu melibatkan pihak asing dalam pembentukan Badan Cyber Nasional (BCN). Menurut dia, Indonesia sudah mampu berdiri sendiri, terlebih dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.

"Harus bisa (berdiri sendiri). Orang-orang Indonesia pada pintar-pintar kok," kata Heru saat dihubungi VIVA.co.id, Selasa, 25 Agustus 2015.

Seperti diketahui, santer diperbincangkan pembentukan BCN tersebut akan melibatkan pihak asing, yakni Badan Intelijen Amerika Serikat (CIA). Hal itu menjadi topik hangat belakangan ini.

Heru melanjutkan, keberadaan BCN itu harus jelas, baik dari dasar hukum dan tujuannya. Nantinya, ketika muncul ke permukaan tidak menimbulkan polemik.

Kemudian, dia melanjutkan, masalah yang dihadapi oleh Indonesia itu bagaimana caranya mengamankan data dalam negeri dari serangan luar yang berusaha untuk mencuri data-data Indonesia.

"Memang, ini yang belum ada di Indonesia. Seperti waktu itu kita perang cyber dengan negara (lain), kan pemerintah nggak berdaya, malah anak-anak muda yang berjibaku hingga malam dan pagi hari meruntuhkan situs-situs penting," ujarnya.

"Kita nggak ada cyber army. Kalau ada, wewenang dan rantai komando harus jelas seperti apa," tuturnya.

Lalu, mantan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) ini mengungkapkan, lembaga itu sebaiknya hadir untuk mempertahankan serangan siber dari luar negeri, bukan diperuntukkan lainnya.

"BCN tidak boleh dibuat atau dihadirkan justru untuk mematai-matai komunikasi rakyat Indonesia sendiri," ucap Heru.

Kalaupun dihadirkan, dia menambahkan, BCN harus menggalang pakar IT, hacker dari dalam negeri. Jangan sampai, kata Heru, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan negara asing.

"Karena, ujungnya kita yang disadap, digali informasinya dengan teknologi seperti big data yang sedang ramai," kata dia.

Untuk itu, masyarakat perlu sama-sama mengawal dan mengawasi lembaga ini. Sebab, agar tidak terulang persoalan serupa, yang mana pemerintah bekerja sama dengan pihak asing dalam melindungi data Indonesia.

"Sempat ramai diperbincangkan, tidak kerja dengan Singapura dalam implementasi e-government. Eh, ternyata kan Indonesia melalui Kemenpan, akhirnya juga kerja sama dengan Singapura," ujar dia. (art)