Eks Petinggi Densus 88 Antiteror Beberkan Fakta Judol

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemenkomdigi, Alexander Sabar.
Sumber :
  • VIVA/ANT

Jakarta, VIVA – Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) Alexander Sabar menyebutkan transaksi judi online terus menurun setiap evaluasi triwulan di tahun lalu menjadi bukti kalau penanganan judol yang dilakukan pemerintah efektif.

Evaluasi per triwulan tersebut mengacu pada temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memang sejak awal dipercaya untuk menelusuri transaksi terkait praktik ilegal tersebut dalam pengawasan pemberantasan judi online.

"Dalam triwulan satu ada Rp21 triliun, di triwulan dua turun menjadi Rp16 triliun, dan di triwulan tiga turun lagi menjadi Rp4 triliun. Jika kita lihat data, ini artinya ada progres positif dengan menurunnya jumlah transaksi judi online," kata pria yang bertugas di Densus 88 Antiteror, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2025.

Ia juga mengatakan Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemenkomdigi dalam penanganan judi online berlandaskan dengan tiga regulasi, yaitu Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Lalu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Lebih lanjut, Alexander Sabar menjelaskan bahwa pihaknya bertanggung jawab untuk memantau dan menutup akses ke situs website maupun konten dan aplikasi bermuatan judi online, lalu bertugas untuk melakukan riset dan analisis modus baru judol, mengumpulkan keyword terkait judi online, dan menggunakan AI dalam menyaring dan memverifikasi konten judol.

"Kami juga mengajukan penutupan nomor-nomor seluler dan apps messaging yang terindikasi digunakan sebagai sarana komunikasi dan transaksi judi online, pemberian bimbingan teknis dan pengawasan di lapangan terhadap sinkronisasi ISP dengan database trustpositif," ungkap sosok yang memiliki pengalaman intelijen dan Densus 88 Antiteror.