Implementasi UU PDP Jadi Fokus Utama IPSS 2024
- APINDO
Jakarta, VIVA – Asosiasi Pengusaha Indonesia kembali mengadakan Indonesia Privacy and Security Summit (IPSS) 2024, dengan dukungan Grab Indonesia dan OVO. Acara ini mengusung tema “Navigasi Pelindungan Data Pribadi: Implementasi UU PDP dan Keamanan Siber di Indonesia” dan bertujuan mempertemukan pemerintah, pelaku industri digital, serta penyedia solusi teknologi.
Forum ini digelar untuk berbagi wawasan dan langkah terbaik dalam menghadapi tantangan keamanan data pribadi di era digital.
IPSS 2024 diselenggarakan di Jakarta, dan dibuka secara daring oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria. Turut hadir di acara ini Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian.
Dalam sambutannya, Nezar menegaskan bahwa UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mulai berlaku Oktober lalu merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan data. "Kolaborasi strategis diperlukan untuk memastikan implementasi UU PDP berjalan efektif," katanya.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyoroti pertumbuhan pesat ekonomi digital Indonesia yang diimbangi dengan tantangan kebocoran data.
"Kami tengah mendigitalisasi data di berbagai kementerian, menyatukan 27 ribu aplikasi dalam satu portal untuk meningkatkan efisiensi dan mendukung iklim usaha," ujarnya.
Hinsa Siburian, Kepala BSSN, menguraikan strategi nasional untuk keamanan siber, berdasarkan Perpres Nomor 47 Tahun 2023. "Kami mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam membangun ekosistem siber yang aman dan bertanggung jawab," jelasnya.
Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, menegaskan peran APINDO sebagai jembatan antara pemerintah dan pelaku usaha dalam implementasi UU PDP. "Melalui IPSS 2024, kami memperkuat sinergi lintas sektor demi menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan," tutur Shinta, dikutip dari keterangan resmi Senin 2 Desember 2024.
Selain itu, APINDO memperkenalkan dua rancangan instrumen, yakni Privacy Health Check (PHC) dan Records of Processing Activities (ROPA), yang diharapkan membantu perusahaan mematuhi UU PDP. "Rancangan ini dirumuskan melalui diskusi intensif dengan berbagai pihak sejak September lalu," ungkap Ketua Bidang Digital APINDO, Neneng Goenadi.