Seberapa Besar Peran Palapa Ring Tengah di IKN
- Sekretarian Negara
VIVA Tekno – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kemenkominfo) mengungkapkan beberapa langkah yang telah dilakukan untuk memaksimalkan utilisasi atau pemanfaatan jaringan tulang punggung Palapa Ring Tengah mendukung konektivitas di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.
Adapun Palapa Ring Tengah merupakan bagian dari jaringan tulang punggung yang menjadi bagian infrastruktur digital yang dikelola BAKTI Kemenkominfo dan Kalimatan Timur sebagai lokasi IKN turut menjadi wilayah yang tercakup dalam jangkauan Palapa Ring Tengah.
"Saat ini, kita juga sudah bekerja sama dengan para penyelenggara telekomunikasi lokal, khususnya untuk peningkatan utilisasi atau trafik di Palapa Ring Tengah, khususnya di daerah-daerah yang dekat dengan IKN. Kami pertama kali bekerja sama dengan APJII di sana," kata Pelaksana Tugas Direktur Sumber Daya dan Administrasi BAKTI Kemenkominfo Tri Haryanto di Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024.
Dalam data terbaru BAKTI Kemenkominfo hingga April 2024, tercatat jaringan Palapa Ring Tengah yang dikelola PT LEN Telekomunikasi Indonesia utilisasinya mencapai 43 persen dengan 14 tenant yang telah memanfaatkannya melayani 24 kota dan kabupaten.
Secara lebih rinci, tidak hanya melayani Kalimantan Timur, cakupan Palapa Ring Tengah juga menyentuh Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.
Lebih lanjut, untuk mendukung konektivitas andal di Kalimantan Timur yang juga menjadi lokasi dari IKN, BAKTI Kemenkominfo juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (Ditjen PPI) Kemenkominfo.
Menurut Tri, diskusi perlu dilakukan untuk memastikan apakah BAKTI Kemenkominfo perlu membangun infrastruktur tambahan di Kalimantan Timur mengingat masih ditemukan beberapa kabupaten dan kecamatan yang tergolong blank spot atau tidak terjamah konektivitas internet.
"Jadi, kami masih harus berdiskusi dengan pembina teknis kami, yaitu Ditjen PPI karena memang bisa jadi beberapa penyelenggara memiliki komitmen pembangunan di daerah-daerah tersebut, jadi memang harus dimapping kembali," ungkapnya.