Italia Larang Warganya Ngomong Bahasa Inggris, Melanggar Langsung Didenda

VIVA Tekno – Bahasa Inggris diketahui sudah menjadi bahasa internasional. Namun, bagi warga Italia yang menggunakan bahasa Inggris dan kata-kata asing lainnya dalam komunikasi resmi akan didenda hingga 100.000 Euro (Rp1,9 juta) dibawah undang-undang (UU) baru yang diperkenalkan oleh Partai Brothers of Italy, di bawah pimpinan Perdana Menteri Giorgia Meloni.

Fabio Rampelli, anggota majelis rendah deputi, memperkenalkan undang-undang tersebut, yang didukung oleh perdana menteri (PM).

Meskipun undang-undang tersebut mencakup semua bahasa asing, undang-undang tersebut secara khusus diarahkan pada "Anglomania" atau penggunaan kata-kata bahasa Inggris, yang dalam draf tersebut menyatakan "merendahkan dan mempermalukan" bahasa Italia, menambahkan bahwa itu bahkan lebih buruk karena Inggris tidak lagi menjadi bagian dari The European Union? atau EU, melansir Republic World.

Rancangan undang-undang tersebut, yang belum diajukan untuk debat parlemen, mengharuskan siapa pun yang memegang jabatan dalam administrasi publik untuk memiliki "pengetahuan tertulis dan lisan serta penguasaan bahasa Italia." 

Ini juga melarang penggunaan bahasa Inggris dalam dokumentasi resmi, termasuk "akronim dan nama" peran pekerjaan di perusahaan yang beroperasi di negara tersebut.

Entitas asing harus memiliki edisi bahasa Italia dari semua peraturan internal dan kontrak kerja, menurut draf undang-undang itu. 

"Ini bukan hanya masalah mode, seiring dengan berlalunya mode, tetapi Anglomania memiliki dampak bagi masyarakat secara keseluruhan," kata rancangan undang-undang tersebut.

Pasal pertama undang-undang tersebut menjamin bahwa bahkan di kantor yang berurusan dengan orang asing yang tidak berbahasa Italia, bahasa Italia harus menjadi bahasa utama yang digunakan.

Pekerja yang tidak berbahasa Italia juga harus menggunakan bahasa Italia sebagai cara komunikasi meskipun itu bukan bahasa utama mereka, draf tersebut menyarankan. 

Pasal 2 akan mewajibkan Italia untuk mempromosikan dan menggunakan barang dan jasa publik di wilayah nasional. Tidak melakukannya dapat dikenakan denda antara €5.000 dan €100.000. 

Di bawah undang-undang yang diusulkan, Kementerian Kebudayaan akan membentuk sebuah komite yang kewenangannya mencakup "penggunaan bahasa Italia yang benar dan pengucapannya" di sekolah, media, perdagangan, dan periklanan.

Ini berarti mengatakan "bru-shetta" alih-alih "bru-sketta" bisa menjadi pelanggaran yang membuat warga Italia bisa didenda.

Langkah untuk melindungi bahasa Italia bergabung dengan tawaran yang ada oleh pemerintah yang juga melindungi masakan negara khas negara Italia. 

Itu telah memperkenalkan undang-undang untuk melarang apa yang disebut masakan sintetis atau berbasis sel karena kurangnya studi ilmiah tentang efek makanan sintetis, serta "untuk melindungi warisan bangsa kita dan pertanian kita berdasarkan diet Mediterania," Meloni's Health Menteri Orazio Schillaci mengatakan dalam konferensi pers.

Pekan lalu, Menteri Kebudayaan dan Pertanian Italia secara resmi memasukkan masakan Italia ke dalam pencalonan status Situs Warisan Dunia UNESCO, yang akan diputuskan pada Desember 2025 mendatang.