Pemerintah Turki Dihujat karena Blokir Akses Twitter

VIVA Tekno – Keputusan Turki untuk memblokir akses ke Twitter menyusul gempa dahsyat minggu ini telah menimbulkan kemarahan.

Pemerintah Turki memutuskan untuk memblokir akses ke Twitter selama sekitar 12 jam dari Rabu sore hingga Kamis dini hari karena orang-orang berebut untuk menemukan orang yang dicintai.

Platform media sosial diblokir di beberapa jaringan di Turki, menurut NetBlocks, sebuah grup yang melacak pemadaman internet.

Orang-orang menggunakan Twitter untuk berbagi informasi tentang kedatangan bantuan dan lokasi mereka yang masih terjebak di reruntuhan setelah gempa awal pada hari Senin.

Keputusan untuk memblokir akses ke Twitter dipicu oleh 'disinformasi' menurut Presiden Tayyip Erdogan, menurut situs Metro, dikutip Sabtu 11 Februari 2023.

Pada hari Rabu, pejabat Turki mengadakan pembicaraan dengan Twitter dan mengatakan mereka mengharapkan kerja sama dalam memerangi disinformasi selama pekerjaan bantuan

Direktur komunikasi Erdogan, Fahrettin Altun, mengatakan Twitter bekerja sama dalam pertemuan tersebut dan berjanji untuk mendukung upaya Turki. Para pejabat berharap dapat bekerja sama dengannya 'selama beberapa hari dan minggu ke depan'.

"Disinformasi adalah musuh bersama umat manusia dan ancaman besar bagi demokrasi, perdamaian sosial, dan keamanan nasional," katanya di Twitter.

"Ini harus dilakukan karena di beberapa akun ada klaim tidak benar, fitnah, hinaan, dan unggahan dengan tujuan penipuan," kata seorang pejabat pemerintah Turki mengutip upaya mencuri uang dengan dalih mengumpulkan bantuan.

Seorang pejabat pemerintah yang meminta namanya dirahasiakan mengatakan, langkah itu untuk sementara menghentikan permintaan bantuan yang sebenarnya, tetapi tindakan itu diambil dengan cepat dan layanan kembali normal.

Turki telah memulihkan akses penuh ke Twitter pada Kamis pagi ketika jumlah korban tewas akibat gempa di Turki dan negara tetangga Suriah melampaui 17.000 jiwa.

"Presiden Tayyip Erdogan kehilangan akal sehatnya dan akibatnya teriakan minta tolong semakin tidak terdengar. Kami tahu semua yang Anda coba sembunyikan," kata pemimpin oposisi utama CHP Kemal Kilicdaroglu setelah pemblokiran diberlakukan pada Rabu sore.

Oktober lalu, parlemen Turki mengadopsi undang-undang di mana jurnalis dan pengguna media sosial dapat dipenjara hingga tiga tahun karena menyebarkan 'disinformasi'.