Telegram Hacker Bjorka Sempat Hilang
- XCG Tech
VIVA Tekno – Selain media sosial Twitter yang menangguhkan hacker Bjorka, aplikasi perpesanan instan Telegram juga menurunkan saluran Bjorkanism. Peretas itu mengatakan pemerintah baru saja menutup saluran Telegram miliknya.
"Yea indonesian gov just shutdown my twitter account and my previous channel on telegram. but this won't stop," ujarnya di saluran Telegram baru, Senin, 12 September 2022.
Bjorka mengatakan pemerintah Indonesia tidak hanya menutup akun twitter tapi juga channel atau saluran Telegram bernama 'Bjorkanism'. Tapi ini tidak akan menghentikan aksinya.
"I'm proving that the indonesian government can ask any platform to follow their wishes, even though i'm not breaking any rules on twitter. because all the doxing was shared on telegram. for telegram, now you are following the request from the Indonesian government?," lanjutnya.
Sebelumnya, di Twitter ia pernah meminta platform yang didirikan Jack Dorsey itu untuk tidak memblokirnya karena Bjorka patuh terhadap aturan Twitter dan tidak melanggar.
Namun dengan hilangnya akun @bjorkanism, dia membuktikan bahwa pemerintah bisa meminta platform untuk menghilangkan akunnya meski tidak melakukan pelanggaran. Padahal doxing dilakukan di saluran Telegram.
"Untuk telegram, sekarang Anda mengikuti permintaan dari pemerintah Indonesia?" lanjutnya.
Bjorka juga mengatakan untuk terus berjuang karena 'Bjorka' bukan hanya satu orang, 'Bjorka' adalah kamu dan kita semua.
"For the future, just visit bjork.ai to go directly to my official channel. that domain will always direct you to our new home," katanya, yang dapat diartikan sebagai domain bjork.ai akan selalu mengarahkan kita ke saluran yang memang dijalankannya.
Berdasarkan QnA Telegram, perusahaan asal Rusia itu dapat memproses permintaan yang sah untuk menghapus konten publik ilegal (misalnya, set stiker, bot, dan saluran) dalam aplikasi.
Mereka dapat menghapus set stiker yang melanggar hak kekayaan intelektual atau bot porno. Kumpulan stiker, saluran, dan bot yang diunggah pengguna atau pengembang pihak ketiga bukan bagian dari inti Telegram UI.
"Setiap kali kami menerima keluhan di abuse@telegram.org atau dmca@telegram.org mengenai legalitas konten publik, kami melakukan pemeriksaan hukum yang diperlukan dan menghapusnya jika dianggap sesuai," kata perusahaan.
"Harap dicatat bahwa ini tidak berlaku untuk pembatasan lokal pada kebebasan berbicara. Misalnya, jika mengkritik pemerintah adalah ilegal di beberapa negara, Telegram tidak akan menjadi bagian dari sensor bermotif politik tersebut. Ini bertentangan dengan prinsip pendiri kami," jelas Telegram.