Twitter Sudah Hukum 300 Ribu Cuitan Bermasalah
- dailybeats.de
VIVA – Selama waktu Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat (Pilpres AS), Twitter telah bekerja keras memberi peringatan terhadap tweet atau cuitan yang bermasalah. Dalam laporannya, mereka sudah melabeli 300 ribu cuitan dalam dua minggu. Mulai dari 27 Oktober hingga 11 November 2020.
Pelabelan ini menjadi bagian dari Kebijakan Integritas Sipil Twitter. Jumlah itu hanya 0,2 persen dari jumlah total cuitan mengenai pemilu selama periode tersebut, seperti dilansir dari laman TechCrunch, Jumat, 13 November 2020.
Memang tidak semua cuitan mendapat hukuman yang sama. Hanya saja 456 di antaranya diberi peringatan dengan menutupi teks dan membatasi keterlibatan pengguna lain.
Pembatasan keterlibatan pengguna yaitu mereka tidak bisa memberikan reply, retweet, atau bahkan menyukai tweet itu. Selain itu beberapa cuitan juga tak langsung terlihat namun ditutup dengan peringatan dari Twitter, jumlahnya menurun 29% menurut laporan Twitter.
Salah seorang yang mendapat perlakuan ini adalah Presiden AS Donald Trump. Laporan New York Times mengatakan hanya lebih dari sepertiga tweet Trump antara 3 hingga 6 November diberi peringatan oleh Twitter.
Trump memang terus menerus mengkritik kegiatan pemilu lalu lewat Twitter. Misalnya adalah menyatakan adanya ketidaksesuaian jumlah surat suara yang beredar di seluruh AS.
Twitter lalu bereaksi cepat dengan memberikan label pada tweet itu dan menyebutnya sebagai informasi salah atau misleading. Mereka juga menghentikan pengguna lain memberikan komentar, like dan retweet pada unggahan Trump tersebut.
Keduanya memang kerap berselisih sepanjang tahun ini. Twitter kerap memberi label pada beberapa unggahan terhadap presiden AS ke-45 itu dan Trump langsung tidak terima dengan perlakuan tersebut.
Trump juga pernah mengancam akan menutup Twitter karena melabeli unggahannya karena menuding adanya kecurangan dalam pengiriman surat suara lewat pos. Sementara Twitter menyatakan akan melakukan sensor bagi unggahan siapapun yang mencoba mencampuri urusan Pilpres AS.