Sudah Bertemu Netflix Bahas Nexus Tax, Kominfo: Mereka Mau Bayar Pajak
- Viva.co.id/Novina Putri Bestari
VIVA – Indonesia harus belajar dari tiga negara dalam menarik pajak dari perusahaan asing yang tidak memiliki kantor perwakilan tetapi beroperasi di Tanah Air, termasuk layanan over the top (OTT) seperti Netflix. Ketiga negara tersebut adalah Australia, Malaysia dan Singapura.
Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, ketiga negara tersebut menerapkan Nexus Tax. Sebab, selama ini layanan OTT asing selalu diterpa masalah pajak karena, salah satunya, tidak memiliki badan usaha tetap (BUT) di Indonesia.
Gara-gara ini pula maka urusan membayar pajak ke negara pun tidak jelas. “Nanti akan ada Permen (Peraturan Menteri) mengenai aturan pendaftaran bagi perusahaan asing yang ingin membuka layanan di Indonesia. Jadi tidak perlu BUT, tinggal daftar saja agar bisa dikenakan pajak,” ungkapnya di Jakarta, Jumat, 24 Januari 2020.
Semuel mengaku jika Netflix tidak bisa membayar pajak dikarenakan belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) lantaran tidak punya BUT. Nexus Tax adalah implementasi pajak antara penjual (layanan OTT) dengan negara yang mengharuskan penjual untuk mendaftarkan, mengumpulkan, dan mengirimkan pajak penjualan atas penjualan yang dilakukan di wilayahnya.
Penerapan ini dinilai membuka pintu bagi perusahaan atau individu dari luar negeri agar membayar pajak jika ingin membuka usaha di Indonesia. “Kita lagi menyiapkan sistem pendaftaran ini. Bulan Maret 2020 harusnya sudah bisa mendaftarkan diri secara online. Itu targetnya,” tutur Semuel.
Ia menuturkan, Nexus Tax nantinya akan memiliki dasar hukum yang diturunkan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).
"Sistem baru ini berlaku bagi semua orang yang bertransaksi dengan orang Indonesia bisa dikenai pajak. Semua harus terdaftar. kalau ada perusahaan di luar negeri ingin beroperasi di Indonesia, langsung dikenakan PPn. Kalau perusahaannya sudah besar, ya, kita kenakan PPh," jelasnya.
Selain itu, Semuel mengaku sudah bertemu dengan Netflix soal Nexus Tax ini. Ia mengklaim Netflix siap membayar pajak jika aturannya sudah berlaku efektif. "Saya sudah ketemu. Mereka bilang mau bayar pajak. Tapi bayar pajaknya ke mana? Yang terima pajak nanti siapa? Nanti ditangkap KPK lagi. Maka harus ada aturannya," tegas dia.