Twitter Tak Jadi Larang Iklan Politik, Boleh tapi Terbatas

VIVA – Twitter telah meluncurkan detail baru soal larangan iklan politik di platform mereka. Informasi ini menyusul janji CEO Twitter, Jack Dorsey yang dilontarkan akhir bulan lalu.

Seperti dilansir laman Tech Spot, Minggu, 17 November 2019, kebijakan ini mengikuti dua pendekatan dalam menangani sisi konten politik. Twitter akan melarang promosi berbayar yang secara jelas mereferensi pada beberapa hal seperti partai politik, kandidat, pejabat pemerintah yang ditunjuk, undang-undang, perhitungan suara, arahan dan hasil peradilan.

Sedangkan keputusan ini mendapatkan larangan lebih luas lagi di Amerika Serikat seperti ke Political Action Committee (PAC) dan Super PAC, dan organisasi politik non-profit.

Larangan ini akan berlangsung selama politisi berkuasa atau berkampanye. Pada dasarnya, seluruh permohonan untuk memilih, meminta uang, dan kegiatan lain untuk advokasi politik akan dilarang dalam aturan baru itu.

Twitter juga mengklarifikasi soal iklan yang diartikan sebagai konten yang berusaha untuk 'mengedukasi, meningkatkan kesadaran dan atau menyerukan untuk orang mengambil tindakan yang berhubungan, pertumbuhan ekonomi, pengelolaan iklan atau penyebab keadilan sosial. Keseluruhan konten tersebut akan dibatasi pula di bawah aturan baru.

Namun pengiklan masih bisa menjalankannya dengan 'iklan berbasis sebab'. Asalkan mereka tidak menggunakan alat penargetan mikro untuk menjangkau publik berdasarkan demografis, ras, umur ataupun lokasi.

Pengiklan juga harus membuktikan jika iklan mereka tidak memiliki tujuan untuk mempengaruhi hasil politik, peradilan ataupun peraturan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dorsey akhir bulan lalu menjanjikan Twitter akan bebas iklan politik secara global mulai 22 November 2019 mendatang. Dengan aturan itu akan kandidar iklan dan mengeluarkan iklan dari platform tersebut.