Smartfren Enggan Bicara Konsolidasi, tapi Gencar Akuisisi yang Lain

VIVA – Operator telekomunikasi milik Grup Sinarmas, PT Smart Telecom Tbk, enggan menanggapi konsolidasi atau aksi merger dan akuisisi dengan PT Indosat Ooredoo Tbk, namun hanya fokus pada akuisisi pelanggan dan perluasan pengembangan jaringan.

"Saya cuma bisa bilang begini. Bicara industri telekomunikasi kalau dilihat dari jumlah operatornya pemerintah mau konsolidasi. Itu bagus untuk industri. Karena challenge ke depannya, kan, bicara 5G. Ini investasi baru dan sinergi. Nah, sinergi itu erat kaitannya sama regulasi," kata Chief Brand Officer PT Smart Telecom Tbk, Roberto Saputra di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu malam, 24 Oktober 2018.

Ia menyebut, apapun yang diwacanakan itu bagus dan semua kemungkinan pasti ada. Karena, menurut Roberto, hal tersebut sebagai bagian dari 'business decision'. Meski begitu, saat ini pihaknya tetap fokus pada akuisisi lain, yaitu pelanggan, serta perluasan pengembangan jaringan. Oleh karena itu, Smartfren telah mengalokasikan investasi sebesar US$200 juta atau hampir Rp3 triliun untuk 2018-2020.

"Bisa dibilang 90 persen dari investasi ini porsinya untuk jaringan. Karena memang tidak ada pengeluaran yang lebih besar kecuali investasi jaringan. Kami ingin pelanggan bisa menikmati layanan dengan nyaman dengan menghadirkan teknologi-teknologi baru dari sisi network atau jaringan. Jadi, soal akuisisi kami belum update," tuturnya.

Sejak menjabat di awal 2015, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengatakan, merger dan akuisisi tak bisa dihindarkan di industri telekomunikasi. Bahkan idealnya, hanya akan ada empat operator di Indonesia. Namun begitu, isu merger akan sama pentingnya dengan isu frekuensi.

Menurut dia, frekuensi merupakan milik publik. Di operator masuk ke valuasi tapi tidak dalam bentuk aset dalam neraca keuangan.

Inilah yang kemudian ia janjikan untuk dibuat dan menjadi perhatian utama saat dirinya dipilih Jokowi dalam kabinet kerja, mengesahkan aturan merger dan akuisisi, yang telah direncanakan sejak Menkominfo dijabat M. Nuh. Namun, hingga saat ini belum ada realisasinya.