Penerapan Smart City Intinya Kolaborasi, Bukan Kompetisi

VIVA.co.id – Implementasi kota pintar (smart city) ternyata bisa saja dilakukan dan akan terwujud dengan cepat. Kuncinya hanya dua, yakni kolaborasi semua pihak untuk mewujudkan kota pintar yang berkelanjutan.

Hal ini disampaikan inisiator smart city di Indonesia, Suhono Harso Supangkat, dalam perhelatan Forum Smart City ke-2 di Surabaya. Suhono mengatakan, seharusnya para pemangku kepentingan tidak menganggap implementasi ini sebagai kompetisi.

"Dibutuhkan suatu organisasi atau kolaborasi yang bisa menghimpun berbagai stakeholder, baik industri, pemerintah, pendidikan, komunitas, maupun masyarakat, dan melibatkan kota-kota di Indonesia untuk mendukung terwujudnya Indonesia cerdas," ujar Suhono dalam keterangan resminya, Senin 29 Agustus 2016.

Suhono saat ini juga tercatat sebagai Ketua Asosiasi Prakarasa Indonesia Cerdas (APIC). Asosiasi tersebut merupakan embrio Forum Smart Indonesia Initiatives. APIC dibentuk karena kehadiran organisasi atau kolaborasi yang menghimpun berbagai pemangku kepentingan perlu untuk membangun Indonesia Cerdas.

"Kami telah membuat Surabaya Smart City Statement, yang salah satu isinya adalah kolaborasi tersebut. Selain itu diajukan pengembangan model Smart City Garuda sebagai acuan awal pengembangan Kabupaten, Kota dan Desa cerdas yang perlu terus di kembangkan untuk acuan pembangunan Indonesia Cerdas," jelas Suhono.

Menurutnya,  ekosistem yang terdiri dari sumber daya  manusia, tata kelola, dan teknologi yang mencukupi sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Desa, Kabupaten, Kota, dan Provinsi Cerdas. Bahkan implementasi solusi cerdas dimulai dari penyelesaian masalah yang kecil, namun dilakukan secara tepat dan didukung oleh segenap pemangku kepentingan daerah.

"Solusi-solusi ini diimplementasikan secara strategis, bertahap dan berkesinambungan. Ini perlu dibuat peta jalan di tingkat desa, kabupaten, kota, provinsi maupun nasional. Pembangunan infrastruktur jaringan Informasi dan sektor kota yang efisien dan efektif melalui penggunaan berbagi infrastruktur, merupakan syarat mutlak di dalam mewujudkan kota cerdas,” katanya.

Selain itu perlu adanya arahan pemerintah melalui regulasi kota, kabupaten, desa, provinsi cerdas yang diperjelas melalui partisipasi para pemangku kepentingan. Sementara anggaran untuk pembangunan kota cerdas perlu disiapkan dengan baik oleh pemerintah dan swasta melalui regulasi yang jelas dan mudah dilaksanakan.

“Untuk efektivitas, saling beroperasi (interoperability) dan keberlangsungan dalam pembangunan ekosistem cerdas secara nasional, diperlukan standardisasi dengan kandungan lokal yang maksimal, melalui kebijakan yang berkualitas,” jelas Suhono.

Secara terpisah, Direktur Enterprise dan Business Service Telkom Muhammad Awaluddin yang masuk dalam Kompartemen Smart Citizen di APIC menyatakan, memang sudah saatnya mengurangi kompetisi untuk membangun negeri.

“Kurangi kata berkompetisi, perbanyak kata berkolaborasi karena semua demi satu, smart city Indonesia,” ujarnya.