Mengintip Sejumlah PR Utama Menteri Perindustrian yang Baru

VIVA – Kabinet Indonesia Maju sudah dilantik Presiden Joko Widodo. Sejumlah ekspektasi dari pelaku industri nasional cukup tinggi lima tahun ke depan, terlebih terpilihnya Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian yang baru.

Peneliti Senior Institute for Development Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan kinerja industri nasional tentunya bisa meningkat pada lima tahun ke depan dengan sejumlah catatan dan tentu bukan pekerjaan ringan.

Menurut dia, jika melihat catatan Badan Pusat Statistik (BPS), kerja keras yang harus dilakukan di sektor manufaktur tercermin dari realisasi pertumbuhan industri pengolahan yang secara tahunan baru menembus angka 3,54 persen pada kuartal II-2019.

Angka tersebut melambat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,88 persen. Bahkan, sampai pertengahan 2019 laju pertumbuhan sektor manufaktur yang paling kecil sejak kuartal II-2017 atau dua tahun lalu. Padahal, target pertumbuhan industri  mencapai 5,4 persen sampai akhir 2019 nanti.

"Kementerian Perindustrian dalam tiga tahun terakhir di bawah Pak Airlangga Hartarto kinerjanya jeblok. Padahal beliau berpengalaman di Komisi VI DPR yang membidangi sektor industri, dan juga anaknya mantan Menperin,” ujar Enny dalam keterangannya, dikutip Senin 28 Oktober 2019.

Untuk itu, untuk mendorong sektor manufaktur tumbuh lebih baik, Enny memetakan dua PR utama yang harus bisa diselesaikan Agus Gumiwang apabila ingin dibilang sukses sebagai Menperin, yaitu melakukan Desentralisasi Industri sekaligus Sentralisasi Perizinan agar investor sektor pengolahan tertarik ke Indonesia.

"Pengembangan kawasan industri ke Indonesia Timur harus dilakukan karena lahan di Jawa sudah eksklusif. Selain itu kalau ingin memberikan nilai tambah bagi sumber daya alam komoditas melalui industrialisasi memang harus dilakukan di Indonesia Timur yang punya basis tambang, perkebunan, atau kelautan dan perikanan,” jelasnya.

Perizinan Investasi Satu Pintu 

***

Selain itu, PR Kemenperin lainnya yang tidak kalah penting menurut Enny adalah harus mampu mendorong disetujuinya perizinan investasi satu pintu dalam rapat Kabinet Indonesia Maju. 

Ia menjelaskan mengapa Vietnam belakangan ini muncul sebagai surga baru penanaman modal karena investor dimanjakan bukan hanya dengan fasilitas fiskal maupun non fiskal saja, tetapi juga diberikan pelayanan yang memudahkan urusan bisnisnya di negara tersebut. 

Sebelumnya, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan bahwa dirinya akan melanjutkan sejumlah kebijakan yang sudah baik dilakukan menteri sebelumnya, ditambah menyelesaikan tugas dari Presiden yang harus diselesaikan. 

Berdasarkan program prioritas peta jalan Making Indonesia 4.0, pemerintah fokus untuk mengakselerasi sektor manufaktur agar melakukan transformasi ke arah industri 4.0 atau digitalisasi. Upaya strategis ini dinilai bisa meningkatkan produktivitas secara lebih efisien sehingga mampu mendongkrak daya saing.

Sedangkan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, mengatakan pada pemerintahan Joko Widodo jilid II, pengembangan dan keberadaan kawasan industri sangat penting dalam menyokong pembangunan ekonomi nasional.

"Pengelola dan pengembang kawasan industri turut membantu program hilirisasi industri manufaktur yang dicanangkan pemerintah dengan memberikan fasilitas yang ada di dalam kawasan. Hilirisasi industri pengolahan sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam yang ada dan meningkatkan serapan tenaga kerja,” katanya.

Hilirisasi industri, menurut Sanny, diarahkan untuk meningkatkan ekspor sehingga menambah devisa negara.

“Ujungnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain peran kawasan industri menjadi penting dan strategis untuk pembangunan ekonomi, khususnya bagi industri manufaktur,” ujar Sanny.