Nasib Newcastle Ditentukan! Regulator Sepakbola Segera Awasi Pemilik Baru

Inggris – Regulator independen telah mengambil langkah besar menuju penciptaan setelah rancangan undang-undang tata kelola sepakbola pemerintah akhirnya diajukan ke parlemen dan Perdana Menteri Rishi Sunak memujinya sebagai “momen bersejarah” untuk olahraga tersebut, dikutip dari laporan Mirror, Rabu, 20 Maret 2024. 

RUU tersebut, yang telah dirancang selama tiga tahun, sekarang akan melalui proses reguler di parlemen sebelum menjadi undang-undang dan para menteri menginginkan RUU tersebut disahkan sebelum pemilihan umum.

Hal ini akan memberikan kewenangan untuk membentuk regulator yang bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan keuangan klub, menjaga warisan sepakbola Inggris dan menempatkan suporter sebagai inti pengambilan keputusan.

Dan pembentukannya diharapkan akan membuat kepemilikan Newcastle United mendapat pengawasan baru. Berdasarkan undang-undang baru, klub harus mendapatkan izin untuk beroperasi dan itu hanya akan diberikan jika mereka telah membuktikan identitas pemilik utamanya. Hal ini akan berlaku bagi pemilik lama maupun calon pemilik.

Ketika pengambilalihan Newcastle United selesai pada tahun 2021, pengambilalihan tersebut baru dapat dilakukan ketika Premier League menerima “jaminan yang mengikat secara hukum” bahwa Dana Investasi Publik Arab Saudi, yang memiliki 80 persen saham di klub tersebut terpisah dari negara Saudi. Kepastian tersebut tampaknya akan ditinjau kembali ketika regulator independen yang baru sudah ada.

Regulator akan dapat mengenakan denda sebesar 10% dari omset klub jika tidak mematuhi peraturan undang-undang baru mengenai hal-hal seperti kesalahan pengelolaan keuangan, kompetisi yang memisahkan diri, relokasi stadion, dan perubahan nama klub, lencana, dan warna terhadap klub. keinginan penggemar. Namun regulator tidak akan dapat menerapkan pengurangan poin dan menyerahkan hukuman tersebut kepada liga itu sendiri.

Menteri Kebudayaan Lucy Frazer berkata: “Sepak bola tidak ada artinya tanpa penggemarnya. Kami bertekad untuk menempatkan mereka kembali sebagai pusat perhatian, dan memastikan klub sebagai aset komunitas yang penting terus berkembang. Regulator sepak bola independen yang baru akan mengatur sepak bola secara berkelanjutan, memperkuat klub dan seluruh piramida sepak bola dari generasi ke generasi.”

Pengenalan RUU ini muncul di saat ketegangan tinggi antara klub-klub Liga Premier dan seluruh piramida. Pekan lalu tim-tim papan atas bahkan tidak dapat mencapai pemungutan suara mengenai “kesepakatan baru” yang akan melihat model redistribusi keuangan yang lebih baik menyaring perpecahan untuk membantu klub-klub kecil.

Dalam sebuah pernyataan, Premier League yang ketua eksekutifnya Richard Masters mendapat tekanan dari klub dan pemerintah, mengatakan bahwa regulator dapat menimbulkan "konsekuensi yang tidak diinginkan, yang dapat melemahkan daya saing dan daya tarik sepak bola Inggris."

Namun, pemilik mayoritas West Ham David Sullivan tadi malam bertindak lebih jauh dengan memimpin tuduhan terhadap yayasan tersebut.

“Pemerintah telah menunjukkan ketidakmampuan untuk menjalankan apa pun. Liga Premier adalah liga terbaik di dunia jadi mengapa mengubah formula kemenangan? Saya berharap pemerintah tidak merusak sesuatu yang berhasil,” kata Sullivan.

“Ini berarti kita akan bersaing dengan tim-tim dari liga-liga di Eropa yang memberikan sebagian kecil dari uang yang diberikan klub-klub Premier League kepada EFL dan sepak bola akar rumput. Jika dalam beberapa musim mendatang Liga Premier tidak lagi menjadi liga terbaik di dunia, maka itu berarti akan tergantung pada campur tangan pemerintah,” imbuhnya.

“Jika disampaikan dengan persyaratan yang tepat, undang-undang penting ini dapat membantu memperbaiki model keuangan sepak bola yang rusak dengan menawarkan masukan independen yang pada akhirnya diperlukan untuk membantu memastikan bahwa semua klub dapat bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang adil dan kompetitif,” kata ketua EFL Rick Parry yang menyambut baik rancangan undang-undang tersebut di parlemen.