7 Klub Tersakiti Tak Rela Pembekuan PSSI Dicabut

VIVA.co.id – Rencana pencabutan Surat Keputusan Pembekuan PSSI oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga mendapat sambutan yang kurang positif dari segelintir pihak. Sekitar tujuh klub yang 'disakiti' PSSI, meminta kepada Kemenpora tak mencabut SK Pembekuan.

Tujuh klub tersebut adalah Persebaya Surabaya, Persibo Bojonegoro, Lampung FC, Persema Malang, Arema Indonesia, Persipasi Kota Bekasi, dan Persewangi Banyuwangi. Mereka memang klub-klub yang sempat disanksi PSSI beberapa tahun lalu.

Salah satu pelanggaran yang dilakukan adalah dengan menyeberang ke Liga Primer Indonesia (LPI) pada 2010 silam. Ada tiga klub yang menyeberang langsung ke LPI, Persebaya, Persema, dan Persibo.

Padahal, di era tersebut kompetisi Liga Super Indonesia (ISL) yang diakui oleh PSSI. Kemudian, PSSI pun menjatuhkan sanksi terberat, memecat ketiganya dari keanggotaan.

Menjadi rumit, karena saat PSSI menunjuk IPL sebagai kompetisi yang sah, tiga klub tersebut diakui kembali status keanggotaannya.

Dengan kondisi ini, kasus dualisme klub pun menjamur. Persebaya pecah menjadi dua, Persebaya 1927 dan Persebaya Surabaya versi Divisi Utama. Lalu, Arema Cronus muncul, karena Arema Indonesia memilih berlaga di IPL. Persewangi dan Lampung FC juga mengalami dualisme.

Saat rezim IPL berakhir, status Persebaya, Arema Indonesia, Persibo, Persewangi, Persema, dan Lampung FC kembali sebagai terhukum. Keanggotaan mereka dicabut.

Terkait Persipasi, keanggotaan mereka menjadi tak jelas, setelah melakukan merger dengan Pelita Bandung Raya. Usai PBR merapat ke Madura United, status Persipasi tak jelas.

"Kedatangan kami ke sini adalah meminta Presiden Joko Widodo dan Menpora Imam Nahrawi untuk tidak mencabut Pembekuan PSSI sebelum klub-klub tersakiti dan tersingkirkan, karena kepentingan rezim PSSI untuk dikembalikan status keanggotaannya," terang CEO Persema, Didied Poernama Affandi, di kantor Kemenpora, Selasa 10 Mei 2016.

Permintaan tujuh klub tersebut berpotensi memperpanjang kisruh sepakbola nasional. Padahal, FIFA menginginkan masalah di sepakbola nasional selesai sebelum Jumat 13 Mei 2016.

"Sebenarnya, tuntutan kami hanya ingin diperjelas statusnya. Kami tak mau sanksi terhadap Indonesia lebih panjang lagi," kata Didied.

Sementara itu, Juru Bicara Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, menyatakan saat ini draf surat pencabutan sanksi sebenarnya sudah disiapkan oleh pihaknya. Imam pun, disebut Gatot, tinggal menandatangani surat tersebut.

"Setiap kebijakan publik, tak selamanya menyenangkan semua pihak. Draf suratnya sudah ada. Tinggal ditandatangani pak Menteri," ujar Gatot. (asp)