Penolakan Terhadap Timnas Israel Dianggap Tak Berdasar

VIVA Bola – Penolakan Timnas Israel U-20 di Indonesia masih menjadi polemik. Penolakan tersebut dilatarbelakangi negara Isarel yang sangat keji terhadap Palestina.

Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana mengatakan seharusnya yang ditentang atau yang ditolak itu adalah kebijakan pemerintah Israel, bukan warganya.

"Padahal yang ditentang oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia seharusnya adalah kebijakan pemerintah zionis Israel yang mengambil paksa dan menduduki tanah rakyat Palestina dan mempertahankannya dengan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. Bukan mengharamkan warga Israel baik yang mewakili negaranya maupun pribadi," ujar Hikmahanto saat dihubungi Senin 27 Maret 2023.

Banyak masyarakat yang menolak kedatangan Israel itu, mulai dari sejumlah kepala daerah hingga politisi. Oleh sebab itu, Hikmahanto sangat menyayangkan terhadap sikap masyarakat Indonesia itu.

"Penolakan Timnas Israel oleh sebagian masyarakat di Indonesia, sejumlah Kepala Daerah maupun politisi patut disayangkan. Penolakan tersebut seolah memandang warga Israel ataupun negara yang diwakilinya sebagai sesuatu yang haram untuk hadir di Indonesia," ucap Hikmahanto.

Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia saja, kata dia, mengaku tidak keberatan jika Timnas Israel U-20 bertanding di Indonesia.

"Ini mengingat Dubes Palestina untuk Indonesia yang mewakili rakyat dan pemerintah Palestina di Indonesia telah mengatakan tidak mempunyai keberatan bila timnas Israel bertanding di Indonesia," katanya.

Hikmahanto juga mengatakan penolakan terhadap Timnas Israel U-20 ini tidak berdasar. Pasalnya, pada bulan Maret 2022 lalu telah diselenggarakan Sidang Majelis Uni Inter Parlemen (Inter-Parliamentary Union) ke 144 di Nusa Dua Bali yang salah satu delegasi yang hadir adalah Parlemen Israel Knesset.

"Lalu apa yang membedakan antara Timnas Israel saat sekarang dengan Parlemen Israel saat itu? Bukankah Indonesia sebagai tuan rumah tidak memiliki kendali atas siapa yang diundang oleh penyelenggara (organizer) event internasional, seperti FIFA ataupun IPU?," tegas Hikmahanto.

"Sepanjang Indonesia telah menyatakan diri bersedia menjadi tuan rumah maka Indonesia harus mengambil risiko untuk tidak menolak siapapun anggota dari penyelenggara event internasional," sambungnya.